Kabupaten Malang
Kabupaten Malang Luncurkan Aplikasi Pengawal Dana Desa

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Jaga Kawal Dana Desa (Si Jaka) untuk Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintah Desa bertempat di The 101 Malang OJ, Jumat (25/06). Kegiatan yang dihadiri Tridiyah Maistuti SH MSi, selaku Inspektur Kabupaten Malang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD), Hasan Bashori, Direktur CV Citra Adi Perdana, Arif Cahyono, serta seluruh Kepala Desa se Kabupaten Malang.
Bupati mengapresiasi kegiatan yang menghadirkan seluruh kepala desa di Kabupaten Malang itu, ia juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi CV Citra Adi Perdana dalam membantu mengawal dana desa melalui aplikasi Si Jaka ini. “Kabupaten Malang yang memiliki 378 desa yang tersebar di 33 kecamatan, diperlukan pengawalan dana desa yang tepat sasaran dengan keterlibatan berbagai pihak salah satunya dari CV Citra Abadi.
Baca Juga:
- Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
- Bupati Malang Dampingi Gubernur Jatim Tinjau Pasar Murah Pemprov Jatim di Taman Pelangi
- Gubernur Jatim Gelontor Bansos Rp 7,05 Miliar di Pendopo Agung bersama Bupati Malang
Harapan kami khususnya masyarakat desa, dana ini bisa dikelola secara maksimal, tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memajukan desa yang mandiri dan sejahtera,” harap Bupati Malang. Sementara itu, Hasan Bashori mengharapkan dalam pelaksanaan APBDes dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aplikasi yang disosialisasikan hari ini. “Kami dari Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Malang berupaya sekaligus berikhtiar karena desa merupakan tumpuan paling bawah dalam mengurus hajat hidup orang desa sehingga pekerjaan yang banyak melalui Undang-Undang Desa dapat terlaksana sesuai prosedur.
Mudah-mudahan aplikasi Si Jaka bisa kita jadikan pembimbing yang mampu bersinergi dengan OPD terkait. Sehingga apa yang kita lakukan ini bisa diimplementasikan di masing-masing wilayah kerja. Ini sebagai wujud keseriusan kami dalam mengelola dana desa yang transparan,” ungkap Hasan melalui sambutan singkatnya. (hms/ed2)
















