Kadinkes Provinsi Jatim sebut Dua Klaster Dominasi Omicorn di Jatim

Memontum Malang – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat ada 108 kasus Covid-19 Varian Omicron. Sementara dari sejumlah kasus, ada dua klaster yang mendominasi temuan kasus Covid-19 varian Omicron di Jawa Timur.

“Omicron di Jatim ini didominasi dua klaster yang paling menonjol. Yaitu klaster sekolah dan keluarga,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Erwin Astha Triyono, Minggu (06/02/2022).

Dirinya juga mengatakan, penyebaran varian omicron di Jatim tidak lagi berasal dari transmisi luar negeri atau kedatangan Pekerja Migran Indonesia. “Kalau dahulu itu, penyebaran dari perjalanan luar negeri. Tetapi sekarang, memang lebih banyak dari transmisi lokal,” imbuhnya.

Dokter Erwin juga mengatakan, bahwa reagen untuk pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) di Jawa Timur sangatlah terbatas. “Saat ini kami (Dinkes Provinsi Jawa Timur) hanya mempunyai data 4 Januari, 22 Januari, dan 28 Januari. Selanjutnya kami masih menunggu reagen dari pusat lagi,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pj Wali Kota Malang Terima Kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kemendagri
• Antisipasi Sengketa Aset, BKAD Sebut Perlunya Kesadaran dan Pelibatan Masyarakat
• Sosialisasi Perubahan Permendagri Soal BMD dan Aset, Pj Wali Kota Malang Ingatkan Kehati-hatian dan Tertib
• Plt Bupati Malang bersama Kemenkes Launching Integrasi Layanan Primer untuk 39 Puskesmas
• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi

Dirinya juga menjelaskan, bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan dari pusat. “Rencana kebijakannya, apapun hasil PCR nya dianggap saja Omicron, sehingga berikan tata laksana terbaik. Sebab, hampir 90 persen yang ketemu hasilnya Omicorn,” tambahnya.

Karena bahan pemeriksaan WGS ketersediaannya kian terbatas. Maka, pemeriksaan WGS nantinya akan dibatasi. “Jadi, hanya untuk yang kritis, berat atau untuk yang meninggal, atau untuk klaster. Itu yang nanti diprioritaskan pemeriksaan WGS, jadi tidak semua diperiksakan WGS,” terang Erwin.

Terkait kebijakan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) di kampus, Erwin mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak rektorat masing-masing. “Kebijakan perguruan tingginya masing-masing. Kita lebih banyak memegang peranan menata SMA dan SMK. Sedangkan, perguruan tinggi mengikuti petunjuk dari masing-masing rektor,” terangnya. (cw1/sit)