Kejar Target Pendapatan Pajak 17 Miliar, Pemkot Batu Gelar One Day Payment untuk Pegawai

Memontum Kota Batu – Pemkot Batu menggelar One Day Payment bagi pegawai untuk pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2). Ini dilakukan, sebagai salah satu upaya Bapenda Kota Batu mengejar target pendapatan pajak hingga Rp 17 miliar.

Disampaikan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bahwa tujuan dari One Day Payment untuk pegawai ini bagian dari langkah meningkatkan potensi daerah terutama pendapatan di sektor PBB. “Hari ini Pemkot Batu menyelenggarakan pembayaran SPPT PBB-P2. Dimana, kita ingin seluruh pegawai menggalakkan kesadaran membayar pajak SPPT PBB-P2,” terang Aries, saat berada di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu, Selasa (04/04/2023) tadi.

Oleh sebab itu, diimbau kepada seluruh pegawai untuk membayar PBB-P2 agar terus sukseskan pertumbuhan ekonomi. “Yang jelas, pembayaran PBB kembali ke masyarakat untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian masyarakat” tegasnya.

Baca juga :

• Dukung Kegiatan Ponpes, Pemkot dan Kemenag Dampingi Pertumbuhan Ponpes
• Gelar Sarasehan Sambut Hari Santri, Pemkot Malang Tekankan Peran Santri di Era Digital
• Bea Cukai Malang, Pemkab Malang dan Forkopimda Musnahkan 6 Juta Batang Rokok dan Ratusan Liter Miras Ilegal
• Over Weight, Puluhan Personel Polres Trenggalek Lakukan Program Penurunan Berat Badan
• Pemkab Lumajang dan Probolinggo Sepakat Terapkan Pengelolaan Wisata Kedepankan Alam dan Budaya di TNBTS

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Batu, Dyah Liestina, menjelaskan target pendapatan pajak tahun ini Rp 17 miliar. “Sampai 30 Juni 2023 target pendapatan pajak capaiannya Rp 17 miliar. Saya optimis bisa tercapai,” ujarnya.

Menurutnya, setelah lebaran nanti untuk mencapai target pendapatan maka akan berkeliling mengadakan pelayanan pajak di desa dan kelurahan. “Ini tahap awal kita fasilitasi pegawai dalam pembayaran pajak. Setelah lebaran nanti, kita keliling desa dan kelurahan mengadakan pelayanan pajak seperti hari ini supaya target Rp 17 miliar bisa tercapai,” jelasnya.

Diketahui, SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan. (put/gie)