Kesejahteraan Anak Prioritas Kabupaten Jember

Memontum Jember – Bupati Jember dr.Hj Faida MMR menerima kunjungan kerja dari ECLT (Eliminating Child Labour in Tobacco Genewa ) dan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Selasa (23/10/2018) di Pendopo Wahyawibawagraha.

Dalam pertemuan itu Faida Komitmen untuk memenuhi hak-hak dasar anak di Kabupaten Jember, Pemenuhan hak dasar ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak dan penghapusan pekerja anak di sektor pertanian melalui fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA).

” Hak sipil menjadi salah satu hak dasar anak, Seperti pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA), Ini adalah pintu masuk untuk seluruh program dan akses-akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak, dimulai dari identitas anak,” terangnya.

Menurut Faida, menyangkut pekerja anak bukan hanya terkait ekonomi tetapi Budaya juga mempengaruhi munculnya pekerja anak, membuat anak harus bekerja sejak dini, Masalah ini dimanapun ada.

” Akan tetapi kita mempunyai komitmen bahwa anak-anak mempunyai hak untuk sejahtera, oleh karenanya anak-anak tidak boleh dibebani oleh tanggungjawab ekonomi keluarga,” ujarnya.

Untuk itu Lanjut Faida, Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran bagi siapapun anak yang putus sekolah karena masalah biaya, Pemerintah daerah juga menyiapkan akses transportasi. ” Bantuan juga diberikan untuk biaya hidup, Pemerintah akan membantu sepenuhnya agar anak-anak bisa kembali sekolah.” Terangnya.

Sementara itu Direktur ECLT Foundation MR. David Hammono mengatakan,

terkait upaya penghapusan pekerja anak,

Pemerintah baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal telah berupaya,

Perusahaan tembakau maupun organisasi masyarakat sipil juga telah berupaya.

” Akan tetapi Kalau hanya dilakukan secara terpisah, tidak akan memberikan hasil yang signifikan, karena itu kita memerlukan kemitraan yang melibatkan multistakeholder.” ungkap David

Lanjut David, sebagai yayasan asing ECLT memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan di Indonesia, Namun ECLT memiliki sumber daya keahlian teknis dan sumber daya keuangan serta mandat untuk menggerakkan pertemuan multistakeholder.

” Pertemuan terakhir dengan sejumlah kementerian Indonesia menyepakati membentuk kemitraan dalam menghapuskan pekerjaan anak di sektor pertanian.” Jelasnya.

Kesepakatan itu sambung David, selain kemitraan di tingkat nasional, juga akan memiliki cabang di dua daerah, yakni di Jawa Timur dan Lombok, sehingga kegiatan yang terkait dengan penghapusan pekerja anak dapat dimonitor secara langsung.

” Untuk cabang Jawa Timur, kemitraan ini akan dikoordinasikan oleh sekretariat yang dipimpin oleh LPKP, dibawah pimpinan Bappenas dan dukungan teknis serta keuangan yang kami miliki, kami yakin kemitraan untuk penghapuskan pekerja anak di sektor pertanian ini dapat memfokuskan upaya-upaya yang sudah ada,” Jlentrehnya. (Yud/yan)