Khofifah Ajak Elemen Strategis Tingkatkan IPM Jatim

Memontum Kota Malang – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengajak semua elemen strategis, stakeholders, dan pihak lainnya di Jawa Timur untuk membangun Strong Partnership, sebagai landasan kebersamaan dalam membangun Jawa Timur secara utuh. Pasalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur berada di nomor 15 dari 34 provinsi, bahkan terendah di seluruh Jawa. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin mendongkrak IPM tersebut.

“Tidak bisa ditawar bahwa Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur harus ditingkatkan. Melalui kolaborasi organisasi masyarakat antara Muhammadiyah, NU, LDI, dan lainnya, diharapkan bisa berakselerasi,” jelas Khofifah, dalam Kajian Ramadhan 1440 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (18/5/2019) sore.

Rektor UMM Fauzan, Ketua PWM Jatim Saad Ibrahim, Walikota Malang Sutiaji, dan Wakil Bupati Malang Sanusi, menyimak pemaparan Gubernur Jatim. (rhd)

Terkait IPM, lanjut Khofifah, peran seluruh keluarga besar Muhammadiyah Jawa Timur telah memberikan pondasi yang sangat kuat, tegas, dan signifikan melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga ekonomi.

“Sekian banyak amal usaha yang sudah didedikasikan, dikontribusikan oleh seluruh keluarga besar Muhammadiyah, tentu akan menjadi bagian dari kontribusi yang sangat signifikan bagaimana memajukan Jawa Timur. Ini juga menjadi bagian dari sentrifugal dari banyak sekali kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia,” jelas mantan Menteri Sosial RI ini.

Disebutkan Khofifah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur ini sekitar Rp 2.000 triliun. Sedangkan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp 31 triliun. Artinya, hanya 2,5 persen bisa menstimulir seluruh gerakan pembangunan di Jawa Timur.

“Kalaupun itu masih ditambah dengan aset, katakan sahamnya Pak Walikota Malang, sahamnya Pak Wakil Bupati Malang, sahamnya Wali Kota Batu, dan saham dari Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, kita punya BPD Jawa Timur itu pun asetnya hanya 50 triliun. Artinya, itu hanya sekitar 2,5 persen dari total PDRB yang ada di Jawa Timur. Nah, peningkatan IPM sendiri tidak mungkin bisa dilakukan dengan APBD yang Rp 31 triliun, itupun untuk seluruh sektor,” bebernya.

Perlunya menghitung kembali kekuatan yang didorong oleh pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, serta support dari Pemerintah Pusat. Melalui Mendikbud, Khofifah menyandarkan fungsi pendidikan sebagai faktor peningkatan IPM Jatim.

“Rata-rata lama sekolah masyarakat Jatim sekitar 7,34. Artinya, rata-rata kelas 2 SMP semester 1 sudah drop out. Terutama di daerah Kabupaten yang status ekonomi sosialnya rendah. Karena disitu kemiskinan terstruktural, nikah dini, kurang gizi, dan angka stunting tinggi. Sementara disisi lain, kita beramai-ramai menghadapi revolusi industri 4.0. Sungguh sangat timpang,” keluh Khofifah.

IPM Jawa Timur ditargetkan di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2024, yakni 75,3. Sedangkan di Jawa Timur baru 68.

“Kami ingin meningkatkan paling tidak dalam lima tahun ke depan di dalam RPJMD yang sedang kami matangkan dengan DPRD, akan ada peningkatan paling tidak 3 point dari yang sekarang 68 poin,” optimisnya, disaksikan Walikota Malang Sutiaji, Wakil Bupati Malang Sanusi, Ketua PWM Jatim Saad Ibrahim, dan Rektor UMM Fauzan.

Ketua Pelaksana M Nurul Humaidi menjelaskan, beberapa narasumber cukup memberikan referensi untuk direnungkan, dipikirkan, dan ditemukan solusi bersama dalam Kajian Ramadhan 1440 H kali ini. Sebut saja, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Muhadjir Effendy, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan lainnya.

“Kehadiran 2.500 peserta dari tokoh Muhammadiyah Jawa Timur ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi atas kajian yang telah dipaparkan para narasumber,” jelas Dosen Fakultas Agama Islam UMM ini. (rhd/yan)