Komisi I DPRD Trenggalek Soroti Pengelolaan Anggaran Diskominfo Belum Berbasis Data

Memontum Trenggalek – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti pola penganggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dinilai belum sepenuhnya berbasis data dan ukuran manfaat nyata. Hal itu terlihat, dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra yang membahas Rancangan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026, di Ruang Banmus Kantor DPRD Trenggalek.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Muh Husni Tahir Hamid, menyebut bahwa dasar dari pengelolaannya masih belum optimal atau berbasis pada data agar bisa terasa manfaatnya. Pihaknya pun mendorong, agar ada perubahan cara berfikir dalam menyusun sebuah perencanaan.

“Kami ingin mengubah pola lama dalam sistem penganggaran agar lebih transparan dan terukur. Setiap kegiatan dan penggunaan anggaran harus memiliki alasan yang jelas dan didukung data yang valid,” ungkapnya, Kamis (13/11/2025) tadi.

Menurutnya, selama ini masih banyak perencanaan di sejumlah OPD yang dilakukan hanya untuk memenuhi dokumen administratif, tanpa memperhatikan efektivitas dan dampaknya di lapangan. Padahal, pemerintah daerah sudah memiliki arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang seharusnya dijadikan acuan.

“Intinya harus sesuai data dan kebutuhan. Dasarnya jelas, yakni Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Bupati,” kata Husni.

Husni menyampaikan, selama ini pihaknya melihat jika sistim penganggaran masih bersifat administratif tanpa mempertimbangkan asas manfaat. Tak terkecuali dari sisi efektivitas, yang berdampak langsung kepada masyarakat Trenggalek. Sedangkan, penganggaran itu harus logis dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga :

Sebagai contoh, Husni menyoroti kegiatan publikasi yang dilakukan Kominfo. Dirinya menilai, setiap program komunikasi publik seharusnya memiliki indikator manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar untuk kepentingan internal OPD.

“Kalau membuat konten atau publikasi, jangan hanya untuk promosi internal. Harus ada dampak langsung di lapangan. Misalnya lewat kerja sama media, yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi publik. Bahkan tercatat, untuk konten di Diskominfo menyentuh angka Rp 200 juta. Kayaknya ini perlu dievaluasi,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, total anggaran Dinas Kominfo tahun ini mencapai sekitar Rp 11 miliar, dengan Rp 1,1 miliar diantaranya dialokasikan untuk kegiatan publikasi. Namun, DPRD menilai belum ada kejelasan dasar perhitungan dari angka tersebut.

“Kami belum bisa memastikan apakah angka itu disusun berdasarkan data yang riil atau hanya hasil perkiraan di atas meja. Itu yang kami soroti,” kata Husni.

Komisi I pun meminta agar Dinas Kominfo segera membangun sistem kerja berbasis data, yang dilengkapi mekanisme evaluasi manfaat program. “Semua harus dimulai dari data. Dari situ baru bisa dilihat apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar efektif dan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah,” tuturnya.

Dalam situasi efesiensi anggaran, Husni berharap OPD harus lebih cermat dalam memilah. Sehingga perlu ditanyakan apakah anggaran ini muncul setiap tahunnya.

“Sekali lagi perlu kecermatan dalam menganggarkan kegiatan di setiap tahunnya. Pendeknya harus disesuaikan dengan kebutuhan,” imbuh Husni. (mil/gie)