Komisi I DPRD Trenggalek Soroti Anggaran Banpol Minim dan Silpa Berlebih Tahun 2021

Memontum Trenggalek – Komisi I DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) bersama Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Trenggalek. Bertempat di aula Kantor DPRD Trenggalek, dalam rapat kerja (Raker) kali ini dibagi menjadi dua sesi.

“Rapat kerja Komisi I DPRD hari ini, kita gelar bersama dengan Kesbangpol dan Satpol PP. Untuk Kesbangpol, kita ada atensi terkait Banpol partai politik. Karena kita melihat, di beberapa daerah bantuan politiknya relatif tinggi, tidak seperti seperti di Trenggalek,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi Kamis (17/03/2022) siang.

Pihaknya meminta, kenaikan anggaran Banpol bukan tanpa alasan. Karena, jika dibandingkan dengan Kota Malang, maka angkanya sangat jauh berbeda. Yaitu, Rp 15 ribu per suara dalam satu tahun.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025
• Dukung Kegiatan Ponpes, Pemkot dan Kemenag Dampingi Pertumbuhan Ponpes
• Gelar Sarasehan Sambut Hari Santri, Pemkot Malang Tekankan Peran Santri di Era Digital
• Bea Cukai Malang, Pemkab Malang dan Forkopimda Musnahkan 6 Juta Batang Rokok dan Ratusan Liter Miras Ilegal
• Over Weight, Puluhan Personel Polres Trenggalek Lakukan Program Penurunan Berat Badan

“Untuk Trenggalek, masih dikisaran Rp 3 ribu persuara selama 5 tahun. Kalau kita melihat di Kota Malang, itu dikisaran Rp 15 ribu per suara. Jadi kita minta penyesuaian,” imbuhnya.

Melihat rendahnya blBanpol di Kabupaten Trenggalek, Alwi menuturkan, dikarenakan memang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Yang kita gunakan Rp 3 ribu, itu mengacu pada perhitungan di tahun 2017. Dari kurun waktu sekian tahun, tentunya sudah banyak perubahan. Jadi, harusnya ada penyesuaian sesuai dengan perhutungan yang terbaru,” terang Alwi.

Disinggung terkait besaran yang ideal, politisi PKS ini menyebut, mungkin di Trenggalek bisa sekitar Rp 10 ribu per suara dalam setahun. Mengingat, hal ini masih masuk tahap awal dan akan dilihat pada Peraturan Bupati (Perbup) nantinya.

Diketahui, anggaran untuk Banpol di Kabupaten Trenggalek senilai Rp 1,2 miliar dibagi semua parpol yang punya kursi di DPRD Trenggalek. “Belum lagi, nilai itu dibagi untuk sembilan parpol dan untuk yang non parlemen tidak mendapatkan,” tegasnya.

Sedangkan untuk Satpol PP, Komisi I DPRD meminta evaluasi di tahun 2021 serta serapan di tahun 2022. Hasilnya, di Satpol PP ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) gaji sekitar Rp 500 juta. “Ya itu perlu dialihkan. Mungkin dari sebagian gaji yang menjadi Silpa itu dialihkan untuk yang lainnya. Misalnya, perawatan kendaraan cuma dianggarkan Rp 8 juta. Jadi menurut mereka sangat minim dan kadang-kadang mereka iuran agar tetap bisa beroperasi,” kata Alwi.

Ditanya penyebab banyaknya Silpa di gaji Satpol PP, Alwi menyampaikan alasannya. Yakni, ada lima orang yang pensiun selama tahun 2021. Karena, ketika mereka dikasih anggaran untuk gaji, jadi tidak boleh dipakai untuk operasional.

“Masing-masing OPD kita lihat kira-kira Silpanya berapa. Misal Silpa Rp 50 juta sampai 100 juta, itu masih lumrah. Kalau dari anggaran yang diberikan sekitar Rp 9 miliar, dengan nilai Rp 500 juta itu kurang lebih ada 5 persen. Kurang efisien harusnya masih bisa digunakan untuk masyarakat,” paparnya.

Dirinya juga akan mendukung untuk anggaran gaji operasional untuk di koreksi lebih jauh. Sehingga, tidak akan ada lagi Silpa dengan nilai yang cukup besar. (mil/sit)