LSM Rejowangi Bakal Laporkan Pemdes Genteng Wetan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Memontum Banyuwangi – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rejowangi akan melaporkan Pemerintah Desa (Pemdes) Genteng Wetan, terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Adalah penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, yang akan menjadi bahan laporan ke Kejaksanaan Negeri (Kejari) Banyuwangi.

Itu karena, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ‘Lumbung Makmur’, diduga menyalahi aturan dengan melakukan pemaksaan pengambilan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada penerima manfaat. Sedianya, penyaluran BPNT dilakukan oleh e-warong. Namun, oleh Bumdes ‘Lumbung Makmur’ mengambil alih penyaluran Bansos BPNT tersebut dengan dalih pemilik e-warong baru melahirkan dan belum bisa beraktivitas.

Ketua LSM Rejowangi, HM Eko Soekartono, menegaskan bahwa penyaluran BPNT di Desa Genteng Wetan, itu sudah menyalahi aturan. Pertama, pengurus Bumdes ‘Lumbung Makmur’ tidak diperkenankan meminta KKS penerima manfaat. Baik sebelum dan atau sesudah menerima bantuan. Kedua, membelanjakan dana BPNT tanpa melihat kebutuhan penerima manfaat.

“Prinsipnya, kebutuhan Sembako yang harus diterima oleh para KPM tersebut, harus dapat memenuhi gizi dan kebutuhan stunting. Dan dugaan saya, ada kongkalikong antara Bumdes dengan pegawai bank BTN. Kok bisa-bisanya, anggota Bumdes mencairkan dana milik ratusan penerima manfaat. Inikan aneh,” ujar Eko Soekartono, Rabu (12/01/2022).

Baca juga :

• Pemkab Jember Hentikan Sementara Penyaluran Bansos, Hibah dan Honor Guru Ngaji
• Besok, 32 Ribu Peserta Bakal Ikuti Tes SKD CPNS di Kota Malang
• Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan Penyelenggaraan Air Minum Aman dari Menteri PUPR
• Lihat Konser Pembuka Jombang Fest 2024, Seorang Perempuan Terkena Ledakan Petasan
• Pj Bupati Teguh Buka Gelaran Seminar Kebangsaan di Jombang Fest 2024

Eko Soekartono yang juga mantan Pimpinan DPRD Banyuwangi itu mengungkapkan, bahwa pencairan dana BPNT yang dilakukan oleh anggota Bumdes ‘Lumbung Makmur’, sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program Sembako. “Tujuan pemerintah memberikan KKS kepada penerima manfaat, itu agar penerima bisa membelanjakan sesuai kebutuhan. Tapi di Desa Genteng Wetan, justru sebaliknya. KKSnya diminta oleh anggota Bumdes dan setelah itu mencairkan uangnya dan membelanjakan sesuai keinginannya. Saya menduga, saat membelanjakan ada selisih harga. Maka dari it, saya akan menyikapi masalah ini dan akan saya laporkan ke penegak hukum,” tegas politisi gaek ini.

Kalau permasalahan ini dibiarkan, tambahnya, desa-desa lain dikhawatirkan akan mencontohnya. “Makanya, saya akan melakukan tindakan,” imbuhnya.

Kades Genteng Wetan, Sukri, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, mengaku dirinya masih sibuk karena ada urusan di luar kantor. “Maaf, saya masih ada urusan,” jawab Sukri saat dikonfirmasi Memontum.com.

Intinya, pertama biar tidak berkerumun dan Bumdes bisa ikut membantu. Dan kartu KKS, itupun satu minggu sebelumnya sudah saya suruh gesek terlebih dahulu. Karena, penyaluran BPNT itu kebetulan empat bulan sekaligus yang disalurkan.

Sementara itu, Kepala Unit Bank BTN Kecamatan Genteng, mengaku dirinya tidak mengerti permasalahan pencarian KKS penerima manfaat Desa Genteng Wetan. “Saya bekerja di BTN Genteng baru beberapa hari ini,” ujarnya. (aar/sit)