Maraknya Kabar Penculikan Anak Jadi Perhatian Khusus DPRD Jatim

Memontum Surabaya – Maraknya kabar penculikan anak di Jawa Timur mendapat perhatian khusus dari DPRD Jatim. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menyarankan Collaborative Parenting diterapkan di Jatim.

“Jadi sejak sekitar 3 tahun belakangan pemerintah pusat lewat beberapa kementerian terkait sudah mempopulerkan istilah pengasuhan bersama atau bahasa NGO-nya collaborative parenting berbasis masyarakat. Tapi belum diterapkan seutuhnya di Jatim,” kata Hikmah di Gedung DPRD Jatim, Kamis (27/2/2020).

Hikmah menjelaskan bahwa penerapan program tersebut tidak berjalan di Jatim karena ada indikasi OPD di lingkungan Pemprov tidak menjalankan instruksi dari kementeriannya.

“Cuma paradigma program ini sepertinya belum dipopulerkan oleh OPD di Jatim. Kami belum cek, mengingat kejadian penculikan termasuk kekerasan seksual meninggi. Kami akan panggil dinas-dinas terkait untuk menindaklanjuti,” lanjutnya.

Hikmah memaparkan collaborative parenting merupakan tindakan mitigatif yang baik di mana ada anak-anak di suatu lingkungan, maka orang dewasa di sekitar anak tersebut merasa menjadi orang tuanya juga.

Terlebih saat anak-anak beraktivitas melebihi waktu, maka siapapun orang yang berada dekat di lingkungan anak tersebut bisa mengingatkan.

“Kenapa tindakan mitigatif? Kalau kita merasa anak kita di sekitar adalah anak kita, kita sendiri akan bertanggung jawab dengan mereka,” paparnya.

Namun, ia menilai saat ini masyarakat cenderung cuek saat melihat anak-anak kecil di sekitarnya. Bahkan dalam konteks saat ada anak kecil diganggu oleh orang dewasa, tidak banyak yang menghiraukan.

“Karena begini, kadang orang tua kandung juga belum tentu berterima kasih, saat dibantu, malah sewot kok ikut ngurus anak saya. Nah ini jadi masalah harusnya mereka mendukung bila masyarakat sekitar aware juga terhadap anaknya,” ungkapnya.

Politisi PKB ini juga enggan menyalahkan aparat penegak hukum atau ASN bila ada kasus penculikan anak terjadi. Hal itu karena, jumlah mereka tidak sebanding dengan masyarakat yang ada.

“Tugas penegak hukum yakni menciptakan rasa aman, menindak saat ada pelanggaran. Bagaimana kita semua dijamin semua oleh penegak hukum. Lalu sarana pra sarana dan jalanan umum harus lebih terang khususnya area tempat bermain anak,” pungkasnya. (ace/yan)