Pemkab Malang kembali Raih Penghargaan APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Memontum Malang – Pemerintah Kabupaten Malang kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia kategori Utama. Penghargaan tersebut, diterima langsung oleh Bupati Malang, HM Sanusi, Senin (27/09/2021) tadi, di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jl.KH. Agus Salim No. 7 Malang. Serah terima penghargaan itu, diberikan oleh Menteri PP dan PA, Harry Setia Budi, SSTP, M,Si.  

Turut hadir dalam penyerahan itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj Anis Zaida, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hanik Dwi Martha serta Hj Hanik Andriani selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang dan jajaran Kepala OPD Kabupaten Malang.

baca juga:

• 1.500 Peserta Meriahkan Pelaksanaan Funbike Hari Jadi Kota Kediri
• Aktivitas Vulkanik Menurun, Wisata Alam Kawah Ijen Kembali Dibuka
• Jalin Kedekatan Masyarakat, Pj Wali Kota Bengkulu Jujug Sembilan Kecamatan
• Hormati Leluhur, Masyarakat Suku Tengger Gelar Tradisi Nyadran
• Webinar di Jombang, Kemenkominfo Ajak Pelajar Jadi Warganet yang Cakap, Beretika dan Berdaya

Bupati Malang, HM Sanusi, dalam kesempatan itu bersyukur dengan diraihnya APE Tingkat Utama. Karena, Kabupaten Malang dinilai memiliki komitmen dan telah berupaya serius melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) ataupun peduli terhadap kesetaraan gender.

Diketahui, bahwa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penghargaan ini, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Adapun penilaian Anugerah Parahita Ekapraya, ditekankan pada tujuh komponen kunci. Yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, SDM dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Gender, dan Partisipasi Masyarakat. Dinilai telah mencapai dan memenuhi komponen tersebut, maka Kabupaten Malang mendapatkan apresiasi penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Kemen PPPA RI.

Kembalinya Kabupaten Malang meraih penghargaan ini, merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Malang, dalam melaksanakan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak serta pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. 

Selain hal itu, Bupati Malang juga mengungkapkan bahwa diraihnya penghargaan APE 2021 oleh Pemkab Malang, bukan tanpa sebab. “Pemkab Malang telah berupaya keras dalam peletakan dasar dan kesinambungan program pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga di tahun ini kembali meraih penghargaan APE.  Sebagai langkah tindak lanjut atas diraihnya penghargaan ini, Pemkab Malang akan terus mendorong tumbuhnya inovasi dalam peningkatan pelayanan publik untuk kelompok rentan (disabilitas, perempuan,  anak dan kelompok lainnya yang belum menerima akses, manfaat, partisipasi dan kontrol) pada tataran kebijakan, peran serta masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Sanusi menjelaskan, pemerintah pusat juga telah memberikan beberapa arahan untuk lebih mengoptimalkan program pemberdayaan dan perlindungan anak. “Bapak Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan bagi pemerintah daerah agar menginisiasi dari kaum perempuan untuk menjabat sebagai kepala dinas di organisasi perangkat daerah,” tambah Bupati Malang.

Bupati Sanusi mengungkapkan, penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang, dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Alhamdulillah, Pemkab Malang kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu karena kita memiliki komitmen penuh terhadap pengarusutamaan gender,” ujar Bupati Sanusi bangga. (pro/sit)