Pengetatan PPKM Mikro dan WFH, Pemkab Lamongan Pastikan Tak Menghambat Pelayanan Publik

Memontum Lamongan – Percepatan vaksinasi yang ditargetkan Presiden Jokowi untuk dapat direalisasikan 1 juta dosis per hari mulai dilaksanakan Juli ini. Presiden menginginkan agar program vaksinasi Covid-19 terus dipercepat.

Sesuai arahan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi, Bupati Lamongan, Yuhronur, didampingi Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono, melakukan peninjauan vaksinasi yang dilaksanakan di halaman Koramil Kota Lamongan, Kamis (01/07). Percepatan vaksinasi ini diharapkan mampu mempercepat pembentukan herd immunity di Lamongan.

Baca juga:

• Curi dan Gadai BPKB Motor Majikan, ART Asal Jabung Ditangkap Polisi
• Polres Trenggalek bersama Tim PLN Amankan Ratusan Balon Udara
• Bobol Brankas Isi Uang Rp 200 Juta dan Perhiasan, ART di Kota Malang Dibekuk Polisi

Terkait beberapa wilayah di Lamongan yang sudah mulai menjadi zona merah (Paciran dan Brondong), Bupati Yuhronur mengatakan akan lebih memperketat.

“Sebenarnya kita juga akan melakukan vaksinasi pada nelayan, masih kita komunikasikan terkait jadwal dan sebagainya. Tapi khusus Paciran dan Brondong akan lebih kita perketat, khususnya di PPKM Mikro ini,” katanya.

Untuk pelaksanaan PPKM Mikro, Yuhronur mengungkapkan Satgas Covid-19 Lamongan telah mempersiapkan segala mekanismenya.

“Kita sudah mempersiapkan sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Kita sudah persiapkan segala mekanisme ataupun SOP yang akan diatur dalam pengetatan PPKM Mikro,” terangnya.

Bupati Yuhronur juga menyampaikan, meski dilaksanakan PPKM Mikro dan sistem Work Form Home (WFH) pelaksanaan pelayanan masyarakat di Lamongan tidak akan mengalami hambatan.

“Kita sudah mulai WFH 50 persen, tapi pejabat eselon dan bidang pelayanan tidak kita perbolehkan WFH. Yang pasti pelayanan publik tidak terhambat, apalagi sekarang sudah berbasis digital dan bisa dikomunikasikan melalui jaringan,” tambahnya Bupati. (fjr/zen/ed2)