Peringatan HPN 2026, Ketua PWI Pusat Tegaskan Pers sebagai Pilar Penting Demokrasi

Memontum Banten – Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di kembali menegaskan posisi pers sebagai pilar penting demokrasi sekaligus mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik melalui penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Penanggung Jawab HPN 2026 yang juga Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan bahwa pers memiliki fungsi yang melampaui peran sebagai industri informasi. Menurutnya, pers merupakan bagian dari fondasi utama dalam pembangunan nasional yang demokratis.

Munir juga menekankan, akan pentingnya kode etik jurnalistik sebagai pedoman utama kerja pers. Dirinya menilai, kode etik menjadi pembatas yang jelas antara praktik jurnalistik profesional dengan arus informasi bebas yang tidak memiliki tanggung jawab.

Munir juga menegaskan, wartawan dituntut menjaga profesionalisme, akurasi dan keberimbangan dalam setiap karya jurnalistik. Dirinya menyebut, kewaspadaan intelektual menjadi kunci agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan publik.

Munir menilai kritik pers terhadap pemerintah merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik, menurutnya, bukan bentuk serangan, melainkan wujud kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas.

Baca juga :

Pers, kata Munir, memiliki peran mengingatkan agar kebijakan publik tetap berjalan pada jalur yang tepat. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan kekuasaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah sejatinya adalah keberhasilan rakyat. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila kebijakan terbuka terhadap evaluasi serta perbaikan berkelanjutan.

“Kritik yang disampaikan bukanlah ekspresi kebencian, melainkan bentuk cinta kepada bangsa dan negara. Ketika media memberikan masukan kepada pemerintah, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa langkah pembangunan tetap berada di rel yang benar,” kata Munir, dalam acara HPN 2026 di Serang, Banten, Senin (09/02/2026) tadi.

Munir menambahkan kritik konstruktif harus dipahami sebagai penguat demokrasi. Dirinya menilai, bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat dan hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan informasi yang jernih, transparan dan akuntabel.

HPN 2026, lanjutnya, menjadi momentum memperkuat integritas dan keberlanjutan pers Indonesia agar mampu terus berkontribusi dalam mewujudkan bangsa yang kuat dan berdaya saing. “Kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi, bukan ancaman. Pada akhirnya, bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, serta akuntibe,” ucapnya. (kom/sby/gie)