Pj Kades Dinilai Kurang Koordinasi, BPD Desa Banyupelle Pamekasan Adukan ke Kantor Kecamatan

Memontum Pamekasan – Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, mendatangi Kantor Kecamatan Palengaan, Senin (06/05/2024) tadi. Kedatangan anggota BPD Banyupelle itu, untuk mengadukan kinerja Pj Kades berinisial AD, yang dinilai kurang berkoordinasi. Terutama, pada sejumlah kegiatan desa.

Ketua BPD Banyupelle, Mohammad Tayyip, menyampaikan bahwa selama enam bulan menjabat sebagai Pj Kades Banyupelle, terdapat sejumlah temuan yang dilakukan oleh Pj Kades. “Saat pengajuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada tahun anggaran 2024, tidak ada koordinasi dengan perangkat desa dan BPD,” katanya.

Tidak hanya pada persoalan tersebut, ujarnya, namun persolan yang lain, seperti salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, pun tidak melibatkan anggota BPD. Sehingga, keluhan masyarakat tidak dapat terfasilitasi.

“Keluhan masyarakat terkait fasilitas Kesehatan (Mobil Sigap) yang di fasilitasi oleh Pemkab, itu kurang beroperasional terhadap layanan kesehatan masyarakat. Sehingga, pelayanan kesehatan di desa jadi terhambat karena tidak menggunakan supir khusus yang di tugaskan Pemerintah Desa. Juga Mobil Sigap, tidak diparkir di Polindes,” tambahnya.

Mohammad Tayyip menambahkan, waktu pendistribusian kartu undangan bantuan pangan kepada masyarakat, juga melibatkan orang di luar pemerintahan desa. Hal itu, tentunya membingungkan perangkat desa, terutama ketika ada kesalahan.

Baca juga :

“Pj Kades juga kurang mampu menyelesaikan problem yang ada di desa. Seperti tentang perjudian yang merajalela di Desa Banyupelle, sehingga masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi resah. Hal ini sudah disampaikan ke Pj Kades, tapi tidak terselesaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Palengaan, Muzanni, yang menerima sejumlah anggota BPD, menyampaikan akan menindaklanjuti laporan aduan itu kepada Pj Bupati Pamekasan. Termasuk, juga akan melakukan pemanggilan Pj Kades Banyupelle, untuk melakukan klarifikasi apakah permasalahan yang disampaikan itu benar adanya.

“Pj Kades memang tidak dihadirkan, karena kita menghindari konfrontasi langsung dengan pertemuan itu. Namun, kami akan melakukan pemanggilan pada hari ini juga,” paparnya.

Muzanni juga menyarankan, agar BPD untuk melakukan pemanggilan bersurat kepada Pj Kades, dengan tujuan untuk kemajuan desa secara bersama. “Sehingga kami sarankan kepada BPD, agar melakukan pemanggilan dengan bukti pemanggilan bersurat,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Kades AD saat dicoba konfirmasi melalui WhatsApp (WA), sampai berita ini dimuat belum memberikan tanggapan. (azm/gie)