Setahun Kepemimpinan Walikota Habib Hadi Zainal Abidin, Raih 16 Penghargaan Tingkat Provinsi hingga Pusat

Memontum Probolinggo – Setahun pertama sudah berlalu dalam memimpin Kota Probolinggo, kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri, telah banyak mendulang prestasi, baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Ada 16 penghargaan dianugerahkan untuk Kota Probolinggo di kepemimpinanannya.

Beberapa prestasi kinerja tersebut disampaikan saat kumpul bareng wartawan, di Taman Wisata Studi Lingkungan, Rabu (18/12/2019). Dan selain wali kota dan wakil, hadir juga Sekda drg Ninik Ira Wibawati dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“prestasi capaian kinerja ini begitu luar biasa. Karena seperti yang sudah menjadi komitmen kami berdua, bahwa apa yang sudah baik akan terus kami pertahankan. Dan, apa yang masuk kurang dan perlu dibenahi akan kami benahi,” ujar Habib Hadi.

Ada 16 penghargaan yang dimaksud antara lain Adipura. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kota Probolinggo sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena Kota Probolinggo terus meningkatkan efektivitas pengelolaan persampahan, lalu meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Lalu ada Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dari Kementerian PAN RB dengan predikat nilai BB. Pemerintah Kota Probolinggo kembali menorehkan prestasi di tahun 2019. Penghargaan di bidang penyelenggaraan kearsipan dengan kategori baik diterima Wakil Wali Kota HMS Subri dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan, Februari lalu.

Pemerintah Kota Probolinggo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Kepastian ini didapat setelah Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin dan Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghaffur menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dari Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka di auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Mei 2019.

Kemudian komitmen Pemkot Probolinggo memberikan pemenuhan hak anak kembali diapresiasi. Pemkot setempat diganjar Kota Layak Anak (KLA). Jika sebelumnya berpredikat KLA Pratama, kini naik jadi tingkat Madya. Penghargaan itu diterima Wali Kota Hadi Zainal Abidin dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise, bulan Juli, di Four Points Makassar.

Penghargaan dibidang IT juga diberikan kepada Siskia Pro Cantik milik Dinas Kesehatan Kota Probolinggo kategori Public Sector dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 10 Juli 2019. Di tahun yang sama, Siskia Pro Cantik Mewakili Indonesia pada ASEAN ICT AWARD 2019.

Prestasi yang membanggakan lainnya adalah saat Kota Probolinggo meraih penghargaan pada ajang Riset & Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) dari Institut Tekhnologi Bandung (ITB) kategori Rating Lingkungan Cerdas (Smart Environment).

Pemerintah Kota Probolinggo kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Kali ini, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Pemerintah Daerah yang Berkomitmen Tinggi terhadap Pengelolaan Inovasi Administrasi Negara. Piagam penghargaan diterima Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dari Kepala LAN Adi Suryanto, di Kantor LAN Jalan Veteran, Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, di Jakarta, Agustus lalu.

Disusul kemudian Penghargaan UHC atas komitmen Pemerintah Kota Probolinggo yang mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) Program JKN KIS tahun 2019. Penghargaan itu diserahkan oleh Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur Handaryo di sela apel Hari Jadi, di halaman kantor wali kota, saat Hari Jadi Kota bulan September silam.

Nah, prestasi lain yang bisa dipertahankan adalah Penghargaan WTN (Wahana Tata Nugraha) dari Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi kepada Pemerintah Kota Probolinggo yang dinilai telah melakukan tata kelola transportasi yang baik.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menyerahkan Piala WTN ke-10 dengan predikat tanpa catatan kepada Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, di JCC, Minggu (15/9) pagi. foto: humas kemenhub

Mendekati ujung tahun, penghargaan bertubi-tubi diterima pemerintah daerah ini. Seperti penghargaan PPID Award Kategori Badan Publik Menuju Informatif Se-Jawa Timur dari Komisi Informasi Publik Jawa Timur. Nilai untuk Kota Probolinggo sebesar 93,4.

Pemerintah Kota Probolinggo berhasil masuk jajaran Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) se Jawa Timur. Kedua inovasi itu adalah ‘Tabung Beras’ Gapai Sanitasi Dasar Tuntas, garapan UPT. Puskesmas Jati, dan Mengungkit ‘Kademangan Bangkit’, Terbetik Kampung Tematik, garapan Kecamatan Kademangan. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, 3 Desember di Hotel Bumi Surabaya.

Di bidang pariwisata, Kota Probolinggo berhasil meraih penghargaan East Java Tourism Award 2019 yang di helat oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Kecamatan Kademangan sebagai Unit Kerja penerima zona integeritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani. Penghargaan ini diterima oleh Camat Kademangan Pujo Agung Satrio, dari Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tanggal 10 Desember 2019 di Jakarta.

Penghargaan yang terakhir (hingga 18 Desember) adalah Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Kota Probolinggo dinilai sebagai Kota yang peduli akan pemenuhan hak asasi manusia. Untuk itu, Pemerintah Kota Probolinggo menerima penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diterima oleh Wakil Wali Kota Probolinggo, tanggal 10 Desember 2019 di Kota Bandung, Jawa Barat.

Kota ini layak menjadi kota yang peduli HAM karena punya peraturan daerah atau perwali terkait HAM serta ditambah komitmen kepala daerahnya kepada pendidikan, kesehatan, disabilitas, lansia dan sebagainya.

“Selain itu kegiatan-kegiatan yang mendukung HAM banyak melekat di OPD. Nilai plus lainnya adalah keberadaan ormas atau komunitas yang terwadahi dengan baik. Dan juga kebijakan anggaran Pemerintah Kota Probolinggo yang pro terhadap HAM,” jelas Wawali Subri, sesaat setelah menerima penghargaan.

Menurutnya, untuk menyempurnakan perda atau perwali terkait maka seluruh OPD dan instansi lintas bertikal harus lebih bersinergi memberikan edukasi dan pelayanan terbaik. “Pembangunan kota seutuhnya baik itu infrastruktur dan manusianya. Kerja sama yang sudah baik ini harus ditingkatkan dengan seluruh elemen masyarakat terkait dengan perilaku HAM,” tutup Subri. (pix/yan)