Sikapi Relokasi Warga Korban APG Semeru, Menteri BUMN Ingin Hak Pengungsi Tak Terhambat Birokrasi

Memontum Lumajang – Menteri BUMN, Erick Thohir, berharap relokasi rumah pengungsi korban Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru, tidak terhambat oleh kebijakan birokrasi.

“Yang penting begini, masyarakat dapat mendapatkan alternatif. Karena tidak mungkin, kehidupan mereka harus terhambat karena kebijakan birokrasi. Jadi, kita harus solutif,” ujar Menteri BUMN saat meninjau lokasi yang menjadi opsi relokasi di Desa Penanggal, Minggu (12/12/2021), bersama Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.

Menteri Erick Thohir memandang, relokasi masyarakat terdampak APG Semeru, cukup kompleks. Oleh karenanya, dirinya mengajak pemerintah daerah berdiskusi bersama agar segera mendapatkan solusi terbaik untuk pengungsi.

“Kita lihat kondisinya tadi, pengungsi sangat tabah luar biasa. Karena itu, kita harus segera mengembalikan kehidupan mereka. Tadi kita coba dorong relokasi bisa cepat, MCK bisa cepat, sekolah bisa cepat. Kita berdoalah,” ujar Erick Thohir.

Baca juga :

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

Sementara itu, Bupati Lumajang mengungkapkan, bahwa relokasi warga terdampak nantinya akan menggunakan lahan milik Perhutani. Dirinya berharap, proses relokasi pun bisa berjalan lancar.

“Opsi relokasi di Penanggal, Oro-oro Ombo dan Sumbermujur, di Penanggal ada beberapa titik, di Sumbermujur sebenarnya lebih luas. Tetapi, ini soal kampung pindah. Kita ingin berdialog supaya secara psikis ini sudah ada bencana mereka berkeinginan dimana dengan tetap memperhatikan kemungkinan luasan yang diputuskan relokasi yang sesuai,” ungkapnya.

Bupati menjelaskan, bahwa proses relokasi nantinya akan dibantu oleh aparat TNI baik personil maupun alat beratnya. Selanjutnya, segera berproses pengajuan untuk pembangunan hunian tetap dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bagi yang telah menetap di kawasan pemukiman baru.

“Perintahnya, segera seminggu ini sudah harus dimulai penataan kawasan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti, akses jalan, jaringan listrik, saluran air, termasuk juga jaringan sanitasi. Dan harapannya, masyarakat yang terdampak Semeru yang ada di pengungsian, bisa segera pindah bersamaan dengan pembangunan hunian sementara untuk menjadi tempat tinggal sementara,” jelasnya. (kom/adi/sit)