Terima WTP untuk Kali Tujuh, Bupati Yuhronur Ajak segera Tindak Lanjuti Hasil Rekomendasi

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk segera melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan Kantor Perwakilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jawa Timur, terhadap LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Perangkat Daerah) Tahun 2022. Hal ini, disampaikan bupati sebagaimana yang telah dipesankan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan anggota III BPK atau Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi.

“Tidak ada yang laporannya sempurna 100 persen. Tentu, ini masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan setiap pemerintah daerah dan ini harus ditindak lanjuti untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Tadi, Bu Gubernur menekankan untuk jangan lupa menindaklanjuti rekomendasi. Pak Achsanul Qosasi juga mengatakan, bahwa tindak lanjut ini merupakan mahkota dalam BPK, yang mana semakin bagus tindak lanjut berarti semakin baik pula prestasi kinerja pimpinan daerah,” terang Bupati Yuhronur.

Lebih lanjut dirinya juga mengajak, agar semua untuk saling mengingatkan, merangkul dan juga berusaha memperbaiki semua yang berhubungan dengan segala bentuk tanggungjawab administrasi pemerintah. Selain itu, terus berupaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, juga integritas sebagaimana pesan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi.

Baca juga :

• Pemkab Jember Hentikan Sementara Penyaluran Bansos, Hibah dan Honor Guru Ngaji
• Besok, 32 Ribu Peserta Bakal Ikuti Tes SKD CPNS di Kota Malang
• Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan Penyelenggaraan Air Minum Aman dari Menteri PUPR
• Lihat Konser Pembuka Jombang Fest 2024, Seorang Perempuan Terkena Ledakan Petasan
• Pj Bupati Teguh Buka Gelaran Seminar Kebangsaan di Jombang Fest 2024

“Sama seperti Pak Karyadi yang meminta kami (bupati atau wali kota, red) untuk mengawasi, merangkul dan memperbaiki setiap kekurangan. Saya juga meminta, agar kita semua terutama aparatur pemerintahan untuk saling mengingatkan dan memperbaiki apa saja yang dirasa butuh diperbaiki. Meng-upgrade kapasitas diri, kompetensi, integritas, dan ini harus dilakukan setiap bulan atau minimal setiap periodelah,” tambahnya.

Dengan raihan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian kali ini, maka menambah daftar prestasi keberhasilan Kabupaten Lamongan, dalam mempertahankan predikat tersebut selama 7 kali berturut-turut. Hal ini, menunjukkan bahwa tekad Pemkab Lamongan untuk dapat meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan sangalah kuat.

“Saya berharap, raihan Opini WTP yang Ke-7 ini, akan mendorong pemerintah Lamongan untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui tata kelola yang baik, bonus yang kita peroleh tidak hanya mampu mempertahankan Opini WTP, tapi juga masyarakat yang sejahtera,” paparnya. (zen/sit)