Tiga OPD Pamekasan Berebut BTT Rp 3,5 M

Memontum Pamekasan – Pandemi Covid-19 membuat tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pamekasan was-was. Sebab, Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk tiga dinas, hingga sekarang belum jelas klaimnya.

BTT sebesar Rp 3,5 Miliar itu, pada tahun 2019 menjadi rebutan tiga Dinas. Antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Pamekasan, Suprijanto, mengatakan bahwa dana BTT tahun sebelumnya dibagi tiga. Sesuai rencana, tahun ini pihaknya meminta dana tersebut diklaimkan ke BPBD secara keseluruhan.

Mengingat, tambahnya, kebutuhan BPBD sangat banyak. Lokasi yang perlu diperbaiki, hingga sekarang belum terealisasi oleh dana BTT tersebut. Jumlahnya, juga cukup banyak atau dikisaran 71 titik.

Rekapan lokasi bencana yang sudah di survei instansinya, beragam. Misalnya di Utara, wilayah Pegantenan, Kadur, Pakong sampai Waru Pasean dan Batumarmar.

“Yang paling besar Bujur Tengah dan Barat. Di sana, kemarin sempat ada longsor, menghalangi perlintasan jalan,” kata Pri-sapaan akrabnya.

Dari lokasi tersebut, harus dipilah. Mana saja yang masuk skala prioritas, pihaknya sudah mengajukan ke Sekda dan Bupati Pamekasan, untuk beberapa titik yang sudah disurvei. Namun, belum bisa diproses. Sebab, masih diklaim tiga Dinas.

“Dinsos, Dinkes, dan BPBD. Khusus, anggaran BTT (BPBD) sendiri dibagi kepada fisik kebanjiran, bagi-bagi mamin dan kekeringan. Kalau tanah longsor harus mengacu kepada prioritas fasum seperti Jembatan di Kowel. BTT ini sangat minim karena dibagi tiga,” ujarnya.

BACA JUGA: Bupati Pamekasan Tinjau Longsor yang Sebabkan Santriwati Ponpes Annidhamiyah Meninggal, Musibah Ini Adalah Duka Bersama

Disinggung mengenai prosentase pembagian, Pri mengaku, tergantung pengeluaran dan pemakaian dari masing-masing OPD. Khusus BPBD pembagiannya sangat minim.

Bahkan, bisa-bisa tidak sampai Rp 1 Miliar. Sementara, Jembatan Kowel yang sudah dikerjakan itu tercover dalam Rp 3,5 Miliar.

“Dan belum terbayarkan. Anggaran (BPBD) tahun ini tergantung besaran anggaran yang dianggarkan. Sebab, 35 titik di Pantura yang sudah masuk rekapan belum terealisasi karena terbentur anggaran,” keluhnya. (adi/ed2)