Urus Paspor Umrah di Pamekasan tidak Perlu Mendapatkan Rekomendasi dari Kemenag

Memontum Pamekasan – Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia, menghapus syarat pembuatan paspor umrah. Jika sebelumnya pengurusan harus mendapatkan rekomendasi Kementrian Agama (Kemenag), saat ini tidak perlu mendapatkan rekomendasi. Penghapusan rekomendasi tersebut, tertuang pada surat Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia perihal Pelayanan Penerbitan Paspor bagi Jemaah Haji dan Umrah, No IMI-GR.01.01-0070 tertanggal 22 Februari 2023.

Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Farhan Ferdiansyah, mengatakan bahwa penghapusan syarat rekomendasi itu berdasarkan perubahan aturan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. “Jadi, untuk jamaah haji khusus dan umrah, itu hanya melampirkan rekomendasi dari biro travel perjalanan bermaterai,” paparnya, Rabu (01/03/2023) tadi.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Menurutnya, pemberlakuan penghapusan persyaratan rekomendasi itu tidak berlaku bagi calon jamaah haji (CJH) jalur reguler. Pasalnya, mereka harus tetap melampirkan rekomendasi pembuatan paspor dari Kemenag. “Pemberlakuan ini lebih memudahkan masyarakat untuk membuat paspor dalam rangka umrah. Karena, cukup mengurus persyaratan umrah pada pihak travel perjalanan,” jelasnya. (azm/gie)