662 Koperasi Invalid di Tulungagung Diajukan Pembubaran Dinkop UM

Memontum Tulungagung – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Tulungagung mencatat ada ratusan koperasi yang berstatus invalid. Sehingga, Dinkop pun berencana membubarkan, karena selam tiga tahun berturut-turut tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kepala (Dinkop-UM) Tulungagung, Slamet Sunarto, mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 662 koperasi di Tulungagung, yang berstatus invalid. Data tersebut, diperoleh melalui online data sistem (ODS) koperasi di Tulungagung. Dari data yang ada itu, hanya 761 koperasi yang berstatus aktif.

“Data itu kami lihat di ODS. Koperasi yang tidak aktif, dinyatakan sebagai koperasi invalid,” kata Slamet Sunarto, saat dikonfirmasi, Minggu (07/08/2022) tadi.

Pihaknya menjelaskan, selaku dinas terkait yang menangani sesuai tugas dan fungsinya, Dinkop UM Tulungagung akan berupaya melakukan pembinaan kepada ratusan koperasi berstatus invalid tersebut. Akan tetapi, setelah pihaknya memberi pembinaan, masih banyak dari koperasi invalid, yang tidak mengetahui kewajiban dan hak dalam menjalankan koperasi.

Baca juga:

• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi
• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey

“Kami temukan ada koperasi yang belum tahu RAT, itu wajib dilaksanakan. Sementara jika dilihat dari ODS, rata-rata koperasi yang berstatus invalid didirikan sejak 1998 lalu,” imbuhnya.

Menurut Narto, sesuai imbauan Pemprov Jatim, bagi koperasi yang tidak melakukan RAT selama tiga tahun berturut-turut, bisa diusulkan untuk dibubarkan ke Kementerian Koperasi. Namun, kendati koperasinya berstatus invalid, tetapi tetap bisa melakukan kegiatan usaha, maka bisa dijalankan pada kesepakatan internal koperasi.

“Selama anggota, pengurus dan pengawas koperasi menyetujui tetap menjalankan kegiatan usaha, maka diperbolehkan. Namun, bagi koperasi yang berstatus invalid serta tidak bisa dibina lagi, kami akan usulkan untuk dibubarkan,” paparnya.

Menyoal proses pembubaran koperasi, Narto menuturkan, proses itu memerlukan waktu cukup lama. Pasalnya, ketika Dinkop UM Tulungagung sudah mengusulkan untuk dibubarkan, kembali lagi ada tim dari kementerian yang turun lapangan untuk melakukan verifikasi.

“Prosesnya cukup lama, karena akan ada survey lapangan dari tim kementerian. Tahun lalu, kami juga sudah usulkan 221 koperasi yang tidak aktif di Tulungagung, untuk dibubarkan,” terangnya. (jaz/sit)