Pemuda Pancasila Jatim Desak Stop Dana Hibah

Memontum Bangkalan – Dana hibah (DH) Rp 2,9 Triliun yang belum dipertanggungjawabkan Pemerintah Provinsi Jatim membuat Pemuda Pancasila (PP) Jatim berang. Pasalnya, dana tersebut besar tapi dampaknya tidak berwujud. PP Jatim mendesak Pemprov menyetop Realisasi DH.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PP Jatim KH Imron Abd. Fattah menilai dana jumbo yang tidak ber SPj itu sia-sia. Di saat jalan Desa-Desa di Madura rusak Pemprov membuang membuang anggaran.

“Saya tidak mau ngurus SPj-nya. Tapi, dana Rp 2,9 Triliun itu lho. Ini belum ditambah tahun sebelumnya ya?. Kalau dibangun di Madura sudah kelihatan. Pedesaan jalan rusak,” sesalnya.

Pria yang juga pelindung Ponpes Manbaus Salam Senenan Bangkalan itu mengaku tidak mempersalahkan budjet jumbo tersebut. Tapi, persoalannya karena tidak ada wujudnya. Seandainya, dibangun di Madura, Sumber Daya Manusia (SDM) akan meningkat. “Dan tidak akan ketinggalan,” ujarnya.

Ra Imron Senenan-sapaan akrab nya mereka-reka, dana pokok fikiran (Pokir) anggota DPRD Jatim Dapil Madura tidak akan berjumlah trilunan. Dari 12 anggota DPRD Jatim jika memiliki pokir 10 Miliar per anggota tidak akan keluar angkat triliunan.

“Taruhlah dari 12 anggota DPRD Jatim itu kalau 10 Miliar Pokirnya, hanya Rp 120 Miliar. DPR mana yang bawa uang sampai Rp 2,9 Triliun itu. Ini apa-apaan. Tidak benar ini,” ujarnya berang

Mantan Manager Perseba Bangkalan itu mengaku berterimakasih ada yang memperhatikan madura dengan anggaran besar. Hanya eman anggaran sebesar itu tidak jelas wujud pembangunannya. Mendingan, anggaran itu bisa dibuat kaki-kaki suramadu.

“Stop saja kalau perlu. Kalau tidak. Buang ke laut saja. Buat Jembatan Suramadu satu lagi. Kan begitu lebih menguntungkan,” sesalnya.

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi menyebut Dana Hibah Rp 2,9 Triliuan pada 11 OPD Provinsi diduga fiktif. Sebab, belasan OPD itu sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Laporan pertanggungjawaban (LPj) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang belum dipertanggungjawabkan itu Tahun anggaran 2019. Jumlahnya sebesar Rp 2.963.563.861.161,71 (2,9 Triliun). Penggunaan anggaran yang masih belum jelas Itu tersebar pada penerima hibah yang melekat di 11 (Sebelas) OPD.

Belasan OPD itu antara lain, Dinas Pendidikan yang terdiri dari bantuan operasional sekolah (BOS) dan Non Bos. Jumlag penggunaan dana hibah Non BOS sebesar Rp 166.902.959.200,00. Sedangkan yang dana hibah kategori BOS sebesar Rp 875.571.928.000,00. (adi/yan)