BEM SU Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Pemkab Sumenep

Memontum Sumenep – Dua mingggu terakhir gelombang demonstrasi mahasiswa Sumenep terus meningkat. Hal itu terlihat usai Kordinator Badan Ekskutif Mahasiswa Sumenep (BEM SU) Nur Hayat berteriak lantang di sela-sela aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Rabu (03/11/2021).  

Korlap aksi, Hayat menjelaskan, pemerintahan Fauzi – Eva diduga telah gagal dalam mengatasi beberapa problem kerakyatan. Diantaranya, selama tahun pertama kepemimpinannya belum mampu menekan angka kemiskinan.

Baca juga:

• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi
• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung

“Tingkat kemiskinan pun dari 2018 hingga 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, jumlah masyarakat bertambah 6.680 orang,” paparnya.

Kedua, kata Hayat, terkait masifnya alih fungsi lahan yang masih menjadi problem dasar bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir area Pantura hingga kini. Masyarakat di wilayah tersebut semakin terdesak dan hidup dalam ancaman limbah tambak udang. 

Lanjutnya, sejak bertahun-tahun lamanya warga terus melakukan penolakan melalui berbagai gerakan untuk menuntut hak atas ruang hidupnya, baik masyarakat atau mahasiswa. Namun, hingga saat ini masih belum ada tindakan jelas dari pemerintah untuk menertibkan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat lokal.

“Peralihan status masyarakat dari mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan nelayan menjadi buruh tambak merupakan pemandangan pahit yang hari ini kita saksikan bersama,” ujarnya.

Masifnya industrialisasi di area timur Kabupaten Sumenep tersebut, tidak memberikan implikasi kesejahteraan kepada masyarakat. Akan tetapi justru menambah kesengsaraan. Ketiga, ditengah situasi sulit dalam aspek ekonomi, pemerintah menambah lagi persoalan dengan mempersulit hak demokratis warga dengan melakukan tindakan represif kepada mahasiswa pada beberapa waktu yang lalu

Situasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Sumenep, dinilai mahasiswa berbanding terbalik dengan janji politik Fauzi – Eva saat kampanye. Belum lagi Sumenep yang merupakan daerah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, tidak mampu dimanfaatkan oleh rezim yang sedang berkuasa untuk memperbaiki kehidupan ekonomi warga. “Segenap kekayaan alam yang dimiliki tidak memberikan kesejahteraan secara nyata terhadap masyarakat Kabupaten Sumenep,” bebernya.

Segenap sumber daya berkah tuhan itu, justru diberikan seluas-luasnya terhadap investor untuk berkeliarnya melakukan aktivitas eksploitatif dan mengesapingkan hak-hak warga setempat. Kampanye pembangunan berkelanjutan menjadi isapan jempol belaka

“Lahan masyarakat dianggap tidak produktif karena Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak kunjung memberikan solusi yang secara nyata berdampak terhadap masyarakat kecil,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua BEM STKIP PGRI Sumenep itu. (dan/gie)