Komisi X DPR RI Apresiasi Pembelajaran Tatap Muka di Surabaya

Memontum Surabaya – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya, diapresiasi banyak pihak. Kali ini, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI RI) atau membidangi Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah, berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Jumat (26/11/2021).

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengatakan bahwa kedatangan Komisi X untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan persiapan pembukaan sekolah, pada proses penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Surabaya. “Selain itu, mereka juga ingin mengetahui bagaimana tata kelola penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dan perkembangan pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik,” ujar Armuji, saat ditemui di Ruang Sidang Wali Kota.

Armuji juga menyampaikan, bahwa Pemkot Surabaya juga berupaya menyeimbangkan ketentuan pelaksanaan PTM, berdasarkan SKB 4 Menteri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). “Terkait PTM, Pemkot Surabaya sangat berhati-hati. Pada pelaksanaan PTM, kami telah berkoordinasi dengan Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat. Hasilnya, Pemkot Surabaya  menerapkan 25 persen kapasitas untuk PTM,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya, melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, yang sangat serius dalam mempersiapkan tahapan-tahapan pada pelaksanaan PTM. “Kota Surabaya sangat luar biasa. Karena kasus Covid-19 turun dengan sangat drastis. Pemerintah dan Dinas Pendidikan juga sangat siap dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan PTM,” ungkap Agustina

Lebih lanjut Agustina mengatakan, bahwa Kota Surabaya layak menjadi kota percontohan dalam kesiapan tahapan dan pelaksanaan PTM. Sebab, Pemkot Surabaya tengah mempersiapkan diri menuju penerapan pelaksanaan PTM 100 persen.

“Surabaya memiliki cara yang kongkrit dalam menghindari kluster sekolah dengan menggelar tes swab berkala,” ujarnya.

Baca juga :

• Pj Wali Kota Malang Terima Kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kemendagri
• Antisipasi Sengketa Aset, BKAD Sebut Perlunya Kesadaran dan Pelibatan Masyarakat
• Sosialisasi Perubahan Permendagri Soal BMD dan Aset, Pj Wali Kota Malang Ingatkan Kehati-hatian dan Tertib
• Plt Bupati Malang bersama Kemenkes Launching Integrasi Layanan Primer untuk 39 Puskesmas
• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi

Menurutnya, hal ini membuat Surabaya sangat baik menjadi percontohan untuk pelaksanaan persiapan PTM bagi seluruh kabupaten atau kota di Indonesia.

Kepala Dispendik Surabaya, Supomo, juga memaparkan bahwa pelaksanaan PTM di Kota Surabaya, telah berlangsung untuk tingkat SD dan SMP. Sedangkan pada pelaksanaannya, juga telah meminta izin dari masing-masing wali murid, apakah siswa tersebut di izinkan mengikuti PTM.

“PTM ini bisa berlangsung, jika ada persetujuan dari wali murid. Kami juga melibatkan masyarakat, salah satunya adalah orang tua siswa. Tetapi juga, ada sekolah yang belum menggelar PTM, karena belum mendapat persetujuan dari orang tua,” jelasnya.

Hingga saat ini, Supomo mengaku, sebanyak 651 SD Negeri dan Swasta, serta 317 SMP Negeri dan Swasta, telah menggelar PTM terbatas. “Kami juga melakukan tes swab kepada siswa dan guru secara rutin, hasilnya hingga saat ini tidak ditemukan kluster sekolah di Kota Surabaya,” ungkap dia.

Namun, Supomo juga menerangkan, bahwa pihaknya bersama Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat, telah menyepakati penerapan PTM secara 100 persen. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

“Pertimbangannya, kami menunggu usai bulan Desember, yang diperkirakan ada eskalasi dari Covid-19,” terangnya. (ade/sit)