Paripurna HUT Kota Malang, DPRD Soroti Kemiskinan hingga Banjir Jadi PR Pembangunan

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 112 Kota Malang, Rabu (01/04/2026) tadi. Momentum tersebut, menjadi ajang refleksi perjalanan pembangunan sekaligus penyampaian berbagai catatan strategis pembangunan yang diberikan DPRD kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa masih ada sejumlah persoalan mendasar yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemkot Malang. Dalam hal ini, berbagai rekomendasi dan evaluasi kebijakan sebenarnya telah disampaikan DPRD melalui pandangan fraksi maupun momentum peringatan HUT DPRD sebelumnya.

“Catatan pasti banyak. Mulai dari persoalan kemiskinan, banjir, kemacetan, hingga isu perempuan dan anak yang masih membutuhkan perhatian serius,” ujar Mia-sapaannya.

Mia menekankan, pembangunan Kota Malang ke depan harus mengedepankan kolaborasi lintas sektor serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Termasuk juga semangat gotong royong menjadi kunci utama, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut pemerintah bekerja lebih efektif dan terintegrasi.

“Saya berharap, sebetulnya ego sektoral dari masing-masing perangkat daerah harus sudah dihilangkan. Karena kalau misalnya kita tidak ada koordinasi yang kuat, energi, biaya dan program bisa terbuang, tetapi sasarannya tetap itu-itu saja. Maka banyak program harus kita sinergikan,” jelasnya.

Baca juga :

Mia juga mencontohkan, pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah. Dinas Tenaga Kerja diperlukan untuk pendataan pekerja penerima upah agar kepesertaan BPJS Kesehatan tidak seluruhnya membebani APBD, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan memastikan validitas data penduduk.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-112 Kota Malang menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen merealisasikan janji politik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, dalam satu tahun masa kepemimpinan bersama Wakil Wali Kota, sejumlah program prioritas dan Dasa Bakti Unggulan telah berjalan dan sebagian telah direalisasikan.

“Beberapa janji politik sudah kita selesaikan dan semuanya berjalan sesuai RPJMD. Tinggal beberapa terkait infrastruktur perkotaan yang harus diselesaikan secara bertahap,” tutur Wali Kota Wahyu.

Dirinya mengakui, bahwa masih terdapat program yang belum optimal, terutama penanganan banjir, parkir dan kemacetan. Namun, dirinya menegaskan penyelesaiannya membutuhkan proses bertahap dan tidak dapat dilakukan secara instan.

“Tidak bisa simsalabim setelah dilantik semua selesai. Tapi tahapannya sudah berjalan dan progresnya sangat baik. Kami optimistis seluruh target bisa direalisasikan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)