Kota Malang

Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan, Pemkot dan DPRD Kota Malang Belum Prioritaskan Mobil Dinas Listrik

Diterbitkan

-

EFISIEN: Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (memontum.com/rsy)

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum menjadikan pengadaan mobil listrik sebagai prioritas di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat menanggapi wacana pemerintah pusat terkait upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui kendaraan listrik.

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik bagi ASN diperbolehkan secara pribadi. Namun, untuk pengadaan kendaraan dinas listrik, Pemkot Malang masih mempertimbangkan berbagai aspek, terutama efisiensi anggaran.

“Kalau mau beli mobil listrik silakan saja. Tapi kalau pemerintah harus membeli mobil baru lagi, tentu harus dihitung. Saat ini kita sudah menerapkan WFH dan penggunaan sepeda sebagai bagian dari upaya mengurangi pemakaian BBM,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (02/04/2026) tadi.

Dirinya juga menegaskan, Pemkot Malang belum memiliki rencana mengganti kendaraan dinas menjadi mobil listrik dalam waktu dekat. Selain faktor anggaran, kendaraan dinas yang ada dinilai masih layak digunakan.

Advertisement

Baca juga :

“Sementara ini kita tidak kepikiran beli mobil baru. Pakai sepeda saja sudah sehat dan cukup,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa wacana penggunaan mobil listrik masih perlu kajian mendalam, khususnya terkait efisiensi biaya operasional dan perawatan. “Kita lihat dulu. Karena prinsipnya efisiensi. Kalau dari sisi maintenance ternyata lebih efisien, ya why not, bisa jadi wacana,” ucap Mia.

Namun, Mia menilai pengadaan kendaraan baru itu bukan kebutuhan mendesak, karena kendaraan dinas pimpinan saat ini masih dapat digunakan dengan baik. Terlebih, DPRD Kota Malang juga tengah mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar melalui pengaturan ulang perjalanan dinas.

Menurutnya, frekuensi perjalanan dinas sebenarnya sudah mulai berkurang. Ke depan, mekanisme perjalanan akan ditata agar penggunaan BBM lebih hemat, salah satunya dengan penggunaan kendaraan secara bersama.

Advertisement

“Kalau bisa satu komisi berangkat bersama dalam satu kendaraan. Satu komisi kan bisa 9 sampai 11 orang, bahkan 12 orang. Itu lebih efisien,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page
Lewat ke baris perkakas