Rakor Perubahan RKP DBHCHT, Sekda Kabupaten Malang Tegaskan Manfaat untuk Masyarakat

Memontum Malang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, membuka pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemetaan Perubahan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 dan Optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sampai dengan Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Anusapati Lantai 2, Senin (29/06/2026) tadi. Dalam pelaksanaan itu, turut hadir Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, Pitoyo Pribadi, nara sumber, hingga seluruh perangkat daerah pengampu DBHCHT.

Sekda Budiar dalam sambutannya mengatakan bahwa DBHCHT merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program prioritas daerah, khususnya pada bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, penegakan hukum, serta kegiatan lain. “Telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Setiap alokasi DBHCHT harus direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sekda Budiar juga menyampaikan, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-50/PK/2026 tanggal 25 Mei 2026 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Sisa DBHCHT sampai dengan Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Malang masih memiliki Silpa DBHCHT hingga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 18,884 miliar. Besar Silpa tersebut, harus menjadi perhatian bersama sekaligus momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar lebih efektif, tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Nilai Silpa tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang harus segera kita optimalkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran, terukur, serta sesuai dengan ketentuan penggunaan DBHCHT,” ujarnya.

Sekda Budiar juga berharap, agar seluruh perangkat daerah pengampu DBHCHT dapat mengidentifikasi secara cermat penyebab terjadinya Silpa. Baik itu yang berasal dari aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan maupun faktor administratif lainnya.

Baca juga :

“Hasil evaluasi tersebut harus menjadi bahan perbaikan agar pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang semakin efektif dan akuntabel,” tegasnya.

Sekda Budiar juga menjelaskan, bahwa rapat koordinasi ini juga menjadi forum strategis untuk memetakan kebutuhan perubahan RKP DBHCHT Tahun Anggaran 2026, agar seluruh program yang direncanakan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan daerah, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Malang. Dalam kesempatan itu, dirinya juga memberikan sejumlah arahan kepada seluruh perangkat daerah pengampu DBHCHT. Diantaranya, dalam meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan agar lebih realistis, terukur dan siap dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, mengoptimalkan pemanfaatan Silpa melalui perencanaan yang matang. Sehingga, tidak terjadi penumpukan sisa anggaran, memperkuat koordinasi dengan Bappeda, BKAD, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sebagai mitra strategis.

Dalam momen itu, Sekda Budiar juga menekankan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap seluruh regulasi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DBHCHT mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan. Seluruh program yang didanai DBHCHT, juga harus berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang.

“Saya berharap forum ini tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi mampu menghasilkan rumusan langkah-langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah pengampu DBHCHT. Dengan sinergi dan komitmen bersama, saya optimistis pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Malang akan semakin berkualitas, akuntabel dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan perencanaan, mempercepat optimalisasi pemanfaatan Silpa, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan DBHCHT. Sehingga, pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Malang dapat berjalan lebih maksimal, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. (pro/gie)