MCW Nilai Pengadaan Lahan Rumah Singgah Ijen Nirwana Banyak Kejanggalan

Memontum Batu—-Malang Corruption Watch (MCW) menilai pembangunan rumah singgah di Perumahan Ijen Nirwana terlalu mewah. Bangunan senilai Rp 4,2 miliar itu sampai saat ini belum juga ditempati sesuai peruntukannya, bahkan diduga ada kongkalikong antara kita pengembang dengan pihak pemkot.

M Fahrudin, Koordinator MCW mengatakan yang perlu diperhatikan dalam hal pengadaan lahan/tanah saat itu tidak ada dalam lelang dan perencanaan Pemkot Batu. Bangunan yang terletak dikawasan elit tersebut, menempati lahan sekitar 762 meter persegi.

“Yang perlu diperhatikan itu pengadaan tanahnya karena tidak jelas, tidak ada di dalam pengadaan (lelang). Harga tanah disanakan juga mahal. Namun kalau pembangunannya ada di pengadaan LPSE,” jelas Fachruddin kepada Memo-X Minggu (11/3/2018).

Kemudian, yang perlu digaris bawahi yaitu alasan pembangunan menurut Pemkot Batu itu bagaimana sebab, jika memang untuk mahasiswa tapi lokasinya berada di perumahan elit. Kalau mahasiswa yang tidak punya kendaraan kan bisa jalan kaki.

” Tapi kalau di sana, akan menyulitkan. Apalagi di sana berada di kawasan elit. Nah ini yang perlu digali. Apakah itu ada kongkalikong antara pihak pengembang dengan pihak Pemkot Batu,” ujar Fachruddin.

Yang dikhawatirkan, tambah Fachruddin, jika Pemkot Batu tidak memanfaatkan pembangunan itu untuk kepentingan yang lain. Serta tidak sampai ada penyalahgunaan.

” Jangan sampai ada permainan dan terbukti,. Menurut MCW ada banyak kejanggalan dalam pembangunan rumah singgah. Kembali lagi, harus dilihat dari urgensinya apa sebelum menggunakan anggaran APBD. Hal ini mengesankan ada pemborosan, ” tambahnya.

Perlu diketahui, Pemkot Batu tahun 2015 membangun rumah singgah di Kota Malang dan rampung setahun lalu. Alasannya, untuk mahasiswa asal Kota Batuyang kuliah di Kota Malang. Namun, hingga kini rumah singgah itu belum ditempati.

Beberapa waktu lalu, Kepala Bidang Aset Pemkot Batu, Harul Sunaryo, mengaku belum meninjau lokasi. Rencananya, meninjau bersama pejabat terkait dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Sebelum diserahkan, kami ingin tahu bersama-sama meninjau lokasi itu. Apakah sesuai spesifikasi atau tidak,” janji Harul.

Harul berhatap, begitu diserahkan, semua sesuai spesifikasi sebelum diteruskan ke Dinas Pendidikan. Kalau memang untuk mahasiswa berarti leading sektor Dinas Pendidikan harus segera mungkin memfungsikan. (lih/yan)