Aksi Damai Gabungan Aktifis dan LSM Tolak Kenaikan PBB Ricuh

Memontum Lamongan — Puluhan masyarakat Lamongan bersama LSM Clean Governance, Komite Relawan Anti Korupsi, LSM Lentera, PMII, HMI, GMNI, dan Capil Hitam menggelar aksi damai sebagai bentuk penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan, Selasa, (10/4/2018).

Dalam aksinya massa membentangkan sejumlah atribut berupa banner dan poster dan start berjalan kaki mulai dari depan Masjid Agung Lamongan menuju depan Kantor Bapenda Lamongan.

Perwakilan demonstran saat audiensi dengan kepala Bapenda

Bahkan mereka munuliskan beberapa tuntutan diantaranya “Tinjau Ulang Proses Survei Sebelum menaikkan PBB”, “Tolak Kenaikan PBB”, “Jangan Pajak Terus Yang Naik, Kesejahteraan pun Harus Naik”.

Tak hanya itu, mereka juga menuntut, agar Bappeda melakukan peninjauan ulang terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta pembatalan ketetapan dan penarikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah beredar di masyarakat dan meminta transparansi penggunaan anggaran oleh Bapenda dalam program penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

(baca juga : Kadispenda Lamongan Tegaskan Kenaikan PBB Sesuaikan Kondisi Real Bangunan di Lapangan )

“Kita menuntut kepada pemerintah untuk sesegera mungkin menghentikan proses penarikan pajak bangunan, yang dinilai memberatkan masyarakat,” ucap Mutiul Mubin salah satu perwakilan LSM, Selasa, (10/4/2018).

Lebih jauh, para demonstrans menilai kenaikan pajak di Lamongan yang membebani masyarakat dianggap tidak rasional. Sehingga diharapkan supaya di perbaiki dan ditinjau ulang.

Laman: 1 2