Komisi V DPR RI Desak PPLS Percepat Penanganan Tanggul Jebol

Memontum Sidoarjo – Komisi V DPR RI mendesak percepatan penanganan tanggul Lapindo yang jebol di titik 67 Dusun Pulogunting, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Ini menyusul, mengalami penurunan tanah (subsidence) atau ambles sekitar 5 meter sepanjang 100 – 200 meter, Jum’at (05/10/2018) lalu penurunan atau pengurangan volume air yang memicu subsidence baru sekitar 2 meteran.

“Kondisi tanggul yang longsor (jebol) harus diatasi dalam waktu jangka pendek (cepat). Jangan sampai terjadi bencana yang penanganannya harus melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena tanggul jebol berdeketan dengan pemukiman penduduk,” terang anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono kepada Memo X, Senin (08/10/2018) saat mengunjungi tanggul jebol.

Lebih jauh, Bambang menguraikan jika saat ini 5 mesin pompa air belum mencukupi untuk menurunkan debit air dan lumpur di sekitar tanggul jebol, pihaknya siap membantu untuk mendorong bantuan mesin pompa air. Hal ini lantaran berdekatan dengan musim hujan yang bakal segera datang. Jika diperlukan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) segera mengajukan proposal pengajuan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam penanganan tanggul jebol ini.

“Ini harus cepat diatasi. Ini bencana kecil kalau tak cepat ditangani bisa menjadi bencana besar. Karena setiap tahun kami (Banggar DPR RI) menganggarkan Rp 400 miliar per tahun untuk penanggulangan lumpur ini,” ungkap anggota Banggar DPR RI ini didamping Kades Gempolsari, Tanggulangin, Camat Tanggulangin dan Kepala BPBD Pemkab Sidoarjo, Dwijo Prawito.

Selain itu, politisi Gerindra ini meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sidoarjo mendata warga terdampak. Mengingat sejak adanya tanggul ambles (jebol) ada sebagian rumah warga yang diduga mengalami retak-retak.

“Bila perlu rumah warga dan infrastruktur terdekat tanggul jebol yang belum masuk peta terdampak didata dan diasuransikan. Ini penting agar saat terjadi hal-hal tidak diinginkan pemerintah tidak sibuk memikirkan nilai ganti rugi karena sudah ada asuransinya itu,” tegasnya.

Sementara Kabid Pelaksana Penanggulangan PPLS, Andik Sukirman didampingi Humas PPLS, Hengky Listria Adi menegaskan pihaknya menyiapkan 5 mesin pompa air yang setiap hari bekerja menyedor air di pon penampungan air dan lumpur untuk dialirkan ke Sungai Porong. Selain itu, menyiapkan sejumlah alat berat di beberapa titik untuk melaksanakan pemadatan tanggul yang jebol itu.

“Itu penanganan dalam jangka pendek. Jangka panjangnya akan dibuat tanggul keliling disamping tanggul gang terlihat curam agar tidak mudah jebol. Tapi pembuatan tanggul pendamping setinggi 3 meter di samping tanggul utama itu dilaksanakan tahun 2019 mendatang,” pungkasnya.

Sedangkan dalam kunjungan itu, pasca melihat kondisi tanggul jebol, Bambang Haryo dan rombongan melihat rumah warga terdekat dari lokasi tanggul jebol itu. Warga dan pihak desa sudah membuat skema penanganan jika tanggul ambrol lebih besar. (Gus/Wan)