Pemkab Malang Motori Seleksi Panitia, Pilkades Sidorahayu Wagir Minta Ditunda

Memontum Malang—-Karena kecewa dengan seleksi panitia Pilkades yang dimotori oleh Pemkab Malang, rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang minta ditunda. Achmad Budiono, Cakades Sidorahayu mengaku kecewa atas seleksi administrasi panitia Pilkades yang dimotori Pemkab Malang.

Ia menduga,ada yang tidak beres dalam seleksi tersebut. Selain kurang transparan, 5 tim penyeleksi juga tidak menyerahkan hasil fisik seleksi. Sehingga, ia menduga ada permainan dalam pelaksanaan penjaringan calon Kades dalam Piljades serentak yang akan digelar pada tanggal 11 Nopember 2018 mendatang di 42 Desa se Kabupaten Malang.

“Kami kecewa pelaksanaan seleksi ini sangat tidak transparan. Dari 5 orang panitia seleksi yang terdiri dari pihak akademisi dan Pemkab Malang, saya hanya di tes oleh dua orang saja. Ada apa dengan semua ini. Saya menuntut keadilan,”tegas Budiono dihadapan awak media di Ruang Media Center Polres Malang, Senin (15/10/2018) siang.

Sebagai informasi, Budiono adalah Calon Incumbent yang kembali maju sebagai Calon Kades Sidorahayu. Ia sudah dua periode menjabat Kades Sidorahayu. Selaku petahana, Budiono menduga ada permainan ditingkat panitia seleksi Calon Kades. Tugas panitia seleksi yang di motori Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemkab Malang ini, mewajibkan Desa yang punya calon lebih dari 5 orang, harus mengikuti seleksi tambahan dimana panitia seleksinya, dibawah pengawasan Pemkab Malang.

“Selain Desa Sidorahayu, ada 7 desa di Kabupaten Malang yang juga harus mengikuti seleksi oleh tim panitia. Saat seleksi itu saya ditanya oleh dua orang panitia seputar penerintahan desa. Diberi kertas pertanyaan dan kertas untuk jawaban. Namun hasilnya, justru tidak transparan. Tapi langsung dikirimkan ke desa,” beber Budiono.

Dari 8 calon kepala desa Sidorahayu yang mendaftar dan ikut seleksi, lanjutnya, Budiono dinyatakan tidak tidak lolos. Selain nilainya kecil, dari 8 orang pendaftar dirinya berada diurutan nomer 7. “Saya ini kan calon incumbent, sudah dua kali menjabat. Kalau memang transparan, nilai seleksi saya pasti baik lah. Wong pertanyaan dari penyeleksi juga mudah. Yang janggal lagi saya Cuma ditanya oleh dua orang panitia seleksi. Padahal ada 5 orang panitia seleksi, ini sangat aneh,” ujarnya.

Atas permasalahan ini, Budiono menuntut keadilan dan transparansi seleksi Calon Kades. Ia sudah mengirimkan surat ke Komisi A DPRD Kabupaten Malang. Termasuk menuntut Pemkab Malang agar bersikap adil terhadap calon kades.

Sementara itu, Ketua Barikade Gus Dur Jawa Timur, Mujib Idris yang mendampingi Budiono, menjelaskan, panitia seleksi Pilkades Serentak harus bersikap adil. Karena ujung tombak pemerintahan di Kabupaten Malang, ada di tingkat Desa. “Kami akan mengawal permasalahan ini. Panitia pilkades serentak harus adil. Tidak bisa semena-mena,” ujarnya. (sur/yan)