5 Petinggi Partai Desak DPRD Gresik Usut Lawatan Bupati dan 119 Pejabatnya ke Malaysia

Memontum Gresik— Terkait lawatan Bupati Gresik ke Malaysia dengan di ikuti 119 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai eselon II, III, IV, staf dan sejumlah petinggi BUMD diduga menggunakan aliran dana APBD melalui pos dana taktis, mulai sorot elit politik partai.

Lima elit politik tersebut adalah DPD PAN, DPD Golkar, DPC PDIP, DPC PPP dan DPC PD. Mereka mendesak DPRD yang memiliki fungsi pengawasan agar mengusut tuntas lawatan Bupati Sambari Halim Radianto dengan memboyong 119 pejabat dan staf ke Malaysia selama tiga hari, Sabtu(17/11) hingga Minggu (19/11). Kemarin.

“Ya harus diusut tuntas. PAN mendesak kasus itu diusut tuntas karena telah menciderai kepercayaan masyarakat,” ujar Ketua DPD PAN Gresik Khamsun, Selasa (21/11) kemarin.

Selain itu Khamsun sangat menyayangkan langkah Bupati terkait lawatannya ke Malaysia dengan memboyong 119 rombongan disaat kondisi ekonomi masyarakat memprihatinkan. Dan, di saat kondisi APBD Gresik kritis. Sehingga, banyak program yang harus dikensel maupun dihapus lantaran terbentur pembiayaan.

“Ini menujukkan ketidak pekakan para pejabat Sambari melihat kondisi yang ada, ” ujar Khamsun politisi senior PAN Gresik.

Khamsun mengaku, partainya tidak tinggal diam menyikapi lawatan Bupati dengan memboyong 119 pejabat dan stafnya.” Bukan anteng (diam,red) bos, dari sore tadi (kemarin,red) sudah komunikasi dengan sejumlah partai. Besok (hari ini,red) FPAN akan gabung bersama F-PG, F-PD, F-PDIP dan F-PPP untuk menyikapi lawatan Bupati bersama ratusan pejabat yang mendapatkan sorotan luas masyarakat,” paparnya.

Senada dengan Ketua DPC PDIP Hj.Siti Muafiyah mengaku telah memerintahkan langsung Sekjend PDIP Mujid Riduan yang duduk menjadi Ketua FPDIP DPRD Gresik agar menindaklanjuti plesiran sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Gresik ke Malaysia. “Sudah, saya sudah perintahkan Pak Mujid yang duduk menjadi Wakil Ketua Komisi I (bidang pemerintahan dan hukum) untuk bersikap,” ujarnya.

Dikatakan Muafiyah, menyikapi kebijakan plesiaran Bupati Sambari dengan memboyong 119 pejabat, staf dan sejumlah pejabat BUMD merupakan hal serius. Sebab, kebijakan bupati ini telah membuat kegaduhan yang meluas di masyarakat. ” Makanya, sangat potensial DPRD Gresik untuk menggunakan hak menyatakan pendapatan, bisa hak interpelasi, bahkan hak angket sebagai tindaklanjut terhadap kebijakan tersebut,” papar politisi asal Kebomas ini.

Sekretaris DPC PPP Khoirul Huda juga mengaku partainya tidak tinggal diam menyikapi lawatan Bupati bersama 119 rombongan ke Malaysia dengan menghabiskan biaya lebih dari 660 juta tersebut.” Jelas, PPP jelas bersikap,” kata Ketua Komisi IV yang membidangi tenaga kerja Indonesia (TKI) ini.

FPPP DPRD Gresik, kata Huda, begitu sapaan akrabnya juga patut mempertanyakan kepergian puluhan pejabat mengikuti lawatan Bupati ke Malaysia untuk temu akbar dengan TKI. Para pejabat tersebut tidak ada keterkaitan dengan lawatan yang dilakukan Bupati.” Seharusnya kan cukup OPD Disnaker maupun Kesra yang turut serta. Mengapa semua ikut,” cetus politisi asal Manyar ini.

Sementara Ketua PD Gresik Eddy Santoso juga mengaku bahwa PD tidak tinggal diam merespon lawatan Bupati bersama 119 rombongan ke Malaysia. ” Saya sudah perintahkan anggota FPD yang duduk di komisi yang membidangi menindanjutinya,” kata Eddy singkat.

Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Gresik H.Ahmad Nurhamim menyatakan, sudah perintahkan Ketua Komisi I (Suparno Diantoro,red) untuk menindaklanjuti lawatan Bupati bersama 199 rombongan. “Kami sudah minta Pak Parno untuk hearing dengan OPD terkait,” katanya. (sgg/yan)