Pamekasan
Anggota DPRD Jatim Sebut Madura Jadi Tempat Pencucian Dana Hibah Pemprov
Diterbitkan
2 bulan yang lalu||

Memontum Pamekasan – Program dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, kembali menjadi sorotan anggota DPRD Jatim. Adalah Mathur Husyairi, yang menyebut bahwa dana hibah yang diturunkan ke pulau garam atau Madura, hanya menjadi praktik pencucian uang.
Politisi PBB itu mengatakan, dana hibah masuk ke Madura sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun pertahunnya. Dana tersebut, pada kenyataannya tidak berwujud. Padahal, dana hibah itu untuk kesejahteraan masyarakat Madura.
Mathur pun menilai, dana hibah itu sama halnya dengan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), yang bermasalah. Karenanya, banyak teman sejawatnya, pimpinan kampus, dan aktivis terseret dalam kasus tersebut.
Baca juga :
- KPK Umumkan Penetapan Tersangka Bupati Pemalang bersama Komisaris PD Aneka Usaha, Pj Sekda, Kepala BPBD, Kadis Kominfo serta Kadis PU
- Gelar Pertemuan dengan Mahasiswa KKN dari UGM, Mas Dhito Ingin Kenalkan Perkampungan Onggoboyo Kediri
- Hasil Kandang Tak Maksimal, Punggawa Persik Siap Kerja Lebih Ekstra
- Paripurna KUA PPAS APBD 2022, Enam Fraksi DPRD Kota Malang Menerima dengan Catatan Keras
- Enam Pejabat Pemkab Malang Alami Pergeseran Posisi
“Dana hibah ini, sama dengan P2SEM yang banyak makan korban tersangka. Hanya saja, nama atau berubah bentuk. Praktiknya di lapangan, Madura hanya menjadi tempat pencucian uang,” ujar Mathur dalam acara ‘Sosialisasi Kebangsaan dan Diskusi Publik’ di salah satu hotel di Pamekasan, Minggu (19/06/2022) tadi.
Politisi asal Bangkalan itu mengajak, agar masyarakat Madura untuk meminimalisir celah-celah korupsi. “Bukan untuk menghapus korupsi. Tapi, sampai mana pengawalan kita meminimalisir celah-celah korupsi. Sebab, selama mental birokrasi seperti itu. Korupsi tidak bakal bisa dihapus,” paparnya.
Mantan aktivis anti korupsi itu menambahkan, korupsi tidak bakal bisa dihapus, karena semua elemen sudah rusak. Minimal, cerdas mendeteksi dan semakin mempersempit celah-celah korupsi itu sendiri. “Resiko memang. Tapi, kuncinya kejujuran kepada diri sendiri dan orang lain. Dan, keberanian kita. Tinggal kita memilih diam atau bergerak,” ujarnya. (srd/gie)
Baca Juga
-
KPK Umumkan Penetapan Tersangka Bupati Pemalang bersama Komisaris PD Aneka Usaha, Pj Sekda, Kepala BPBD, Kadis Kominfo serta Kadis PU
-
Gelar Pertemuan dengan Mahasiswa KKN dari UGM, Mas Dhito Ingin Kenalkan Perkampungan Onggoboyo Kediri
-
Hasil Kandang Tak Maksimal, Punggawa Persik Siap Kerja Lebih Ekstra