Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Jadi Bidikan Usulan Ranperda Pemkot Malang

Memontum Kota Malang – Pemkot Malang mengusulkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), kepada DPRD Kota Malang, Senin (15/03) tadi.

Diantara Ranperda yang diusulkan, yakni mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Ranperda penyelenggaraan kearsipan, dan Ranperda perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tugu Tirta Kota Malang.

Ketiga Ranperda itu, tengah dibahas oleh DPRD Kota Malang, melalui Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi.

Baca juga: Wali Kota Malang Kritisi Kebijakan PPKM Skala Mikro

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa Ranperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin menjadi fokusnya.

“Bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah Ranperda yang bagus saya kira. Karena seperti yang kita ketahui, masih banyak masyarakat miskin yang belum melek hukum. Mereka tidak tahu harus kemana dan melakukan apa jika terjerat hukum,” ungkap Wali Kota Malang.

Oleh karena itu pihaknya juga akan bersinergi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masing-masing perguruan tinggi.

Terlebih di Kota Malang sudah ada perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Maka nanti ketika sudah menjadi Perda, ada Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur secara teknis, bagaimana SOP dan seterusnya. Saya kira Pemerintah Kota (Pemkot) bisa berkolaborasi dengan LBH di masing-masing perguruan tinggi. Apalagi seperti di Universitas Brawijaya itu sudah bekerjasama dengan Kemenkumham,” tambahnya.

Baca juga: Selamatkan Debit Mata Air Lowokwaru Malang, Sumur Resapan Jadi Skala Prioritas

Kemudian yang tak kalah menjadi sorotan yaitu berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Tirta. Dimana terdapat rencana bisnis yang baru, diluar penyediaan air minum.

“Rencana bisnis yang baru contohnya pengolahan tinja, itu akan masuk Perumda Tugu Tirta. Jadi Perumda Tugu Tirta bukan hanya mengelola masalah air, tapi juga mengelola unit usaha sesuai rencana bisnis yang sudah disampaikan,” jelas Sutiaji.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Malang itu menjelaskan bahwa Perumda Tugu Tirta orientasinya tidak komersial. Hal itulah yang menyebabkan setidaknya sudah 5 tahun ini tidak menaikkan tarifnya.

“Sementara cost yang dikeluarkan, nilainya tidak sama 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Kenapa mampu dan harus bertahan? Ya karena orientasinya tidak profit oriented,” ujarnya. (hms/mus/ed2)