Bantuan Seragam dan Santunan Jadi Sorotan Mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Lumajang Minta Evaluasi

Memontum Lumajang – Rapor merah yang diberikan mahasiswa dalam aksi damai, ternyata tidak hanya menyinggung program kerja dan ajuan penjabat (Pj) Bupati Lumajang. Namun, beberapa poin lainnya juga mengenai rencana program bantuan seragam dan santunan kematian.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Lumajang, Bukasan, menilai bahwa program janji politik itu memang kurang efektif. Karena, bantuan tersebut disalurkan kepada semua warga dan bukan hanya untuk keluarga kurang mampu.

Seperti halnya program seragam gratis, ujarnya, anak orang kaya sampai pejabat, pun akan mendapat seragam gratis tersebut. Poinnya lagi, yang diberikan itu bukannya seragam yang dibagikan. Melainkan, kain seragam yang diterima siswa. Dan itu, menjadi beban baru bagi siswa kurang mampu, karena harus menanggung biaya menjahit.

Baca juga:

“Ibarat orang sedekah, itu nanggung. Alangkah baiknya, bantuan itu untuk siswa kurang mampu saja. Namun, diberikan dalam bentuk jadi dan itu akan lebih mengena,” kata Bukasan, Kamis (21/09/2023) tadi.

Begitu pula dengan santunan kematian, paparnya, yang keluarga orang berada juga kebagian. Karena prosedurnya cukup panjang, sehingga berpotensi menimbulkan penyelewengan dan calo. Bilamana program santunan itu sangat penting, harusnya pemerintah lebih mempermudah proses administrasinya.

“Program tersebut menelan dana sekitar Rp 15 miliar, tiap tahunnya. Tetapi tidak semuanya bisa terserap dengan baik, karena prosedur itu,” ujarnya.

Seperti dana santunan, lanjutnya, sampai bulan ini baru 40 persen yang terserap. Sementara sisanya 60 persen, tidak mungkin dipaksakan agar terserap sampai Desember mendatang. Akibatnya, dana tersebut akan menjadi Silpa di akhir tahun.

“Itu kita anggap tidak efektif. Karena itu sebagai janji politik, maka tidak ada kewajiban dilanjutkan Pj Bupati nanti. Apalagi tanpa adanya evaluasi. Jadi, harus evaluasi,” terangnya. (adi/sit)