Hukum & Kriminal

Buntut OTT KPK, Wabup Sidoarjo Jamin Roda Pemerintahan Normal, Sekda Ngaku Kaget

Diterbitkan

-

DISEGEL - Ruang LPSE yang ada di komplek Pemkab Sidoarjo disegel KPK, Rabu (08/01/2020)
DISEGEL - Ruang LPSE yang ada di komplek Pemkab Sidoarjo disegel KPK, Rabu (08/01/2020)

Memontum Sidoarjo – Usai proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Delta Wibawa, Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin memastikan roda pemerintahan di Sidoarjo tetap berjalan normal. Hal ini lantaran semua program kerja sudah direncanakan sebelumnya.

“Roda pemerintahan tak ada masalah. Kebijakan semua berjalan normal karena semua sudah dirumuskan,” kata Nur Ahmad Syaifuddin di Pemkab Sidoarjo, Rabu (8/1/2020).

Selain itu, kata Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini memaparkan pihaknya sudah mengajak rapat semua Kepala Dinas dan Camat. Hal ini agar terus melaksanakan program-program yang sudah dirumuskan.

“Kami tetap meminta Kepala OPD dan Camat bekerja seperti biasanya,” pintahnya.

Advertisement

Saat ditanya soal, tugas pelimpahan Bupati, Cak Nur mengaku belum bisa dihandel semuanya. Alasannya, karena kasusnya belum jelas.

“Soal (tugas-tugas bupati) belum bisa dihandel. Kecuali soal paripurna dan rapat penanggulangan bencana yang sudah dijadwalkan nanti tetap berjalan,” tegasnya.

BACA : KPK OTT di Sidoarjo, Bupati dan Beberapa Pejabat Diperiksa Intensif

Sementara Sekda Sidoarjo, Akhmad Zaini mengaku kaget atas peristiwa OTT semalam itu. Alasannya, dirinya tak mengira sebelumnya.

Advertisement

“Ya kaget. Saya tahunya semalam dari teman-teman sendiri. Tapi siapa saja yang ikut ke Jakarta saya tak tahu,” ungkapnya.

Bagi Zaini kasus ini diharapkan bisa digunakan untuk introspeksi ke depan. Hal ini agar semua berjalan lebih baik.

“Soal proyek pengadaan barang dan jasa apa saya juga tak tahu. Soal rekanan yang dibawa KPK juga tidak tahu,” tandasnya. Wan/yan

 

Advertisement
Advertisement
Lewat ke baris perkakas