Catat, Ini Kebutuhan ASN Kota Malang Tahun 2023

Memontum Kota Malang – Kabar gembira bagi warga Kota Malang, khususnya bagi mereka yang ini menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) sudah mengumumkan kebutuhan ASN di tahun 2023.

Hal ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 546 Tahun 2023. Sementara dalam keputusan tersebut, Kota Malang mendapatkan kuota CASN sebanyak 271 orang. Terdiri dari 200 tenaga PPPK Guru, 50 tenaga PPPK Kesehatan dan 21 orang tenaga PPPK Teknis.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika kuota yang telah diberikan tersebut tidak jadi masalah. Namun, yang terpenting bagaimana proses pengadaan ASN nanti harus sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan oleh BKN sebagai Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

“Ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang sudah kami sampaikan ke Kemenpan RB. Tentu setelah mempertimbangkan banyak hal seperti regulasi, kondisi faktual dan ketersediaan anggaran belanja pegawai yang di tetapkan menteri keuangan,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga :

Tidak hanya itu, menurutnya dinamika birokrasi saat ini berkembang sangat dinamis, terlebih Reformasi birokrasi yang mengedepankan penyederhanaan organisasi berdasarkan kebutuhan menuntut ASN untuk berorientasi pada hasil akhir. Sehingga, dirinya meminta pada ASN khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk siap menyambut birokrasi yang minim struktur kaya fungsi.

Contohnya yakni, ketika dirinya melakukan penyederhanaan birokrasi dengan menggabungkan beberapa perangkat daerah dari 34 menjadi 28 Perangkat daerah. Guna menciptakan efektifitas dan efisiensi. “Sekarang harus siap, penyederhanaan birokrasi menuntut kita merubah mindset, dari output menjadi outcome,” sebutnya.

Hal tersebut dirasa perlu dilakukan, selaras dengan meningkatnya kepercayaan dan ekspektasi masyarakat. Sehingga, mentalitas tersebut ditekankan pada minimnya struktur kaya fungsi menuju birokrasi berkelas dunia.

“Ini terbukti efektif, secara kinerja terbukti efektif dan juga efisiensi anggaran, ini bisa dibuktikan dengan pencapaian SAKIP level A artinya memuaskan, sehingga sejauh ini semua program dan implementasi yang sudah dilakukan sesuai,” imbuh Sutiaji. (hms/rsy/sit)