Cawali Kota Malang Dilarang Undur Diri

“Tahapan pilkada Kota Malang tidak terpengaruh oleh penyidikan dugaan korupsi di KPK. Misalkan nanti ada salah satu cawali Kota Malang terpilih menjadi walikota kemudian ditahan KPK. Maka proses kelanjutannya akan diatur oleh Kemendagri,” urainya.

Sebelumnya pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yanas S Hijri menyatakan, kemenangan seorang calon kepala daerah tidak bisa dilihat dari nomor urut yang diperoleh saat pengundian nomor urut calon Walikota Malang.

Tapi memang sebagian orang menganggap nomor urut cawali merupakan sebuah keberuntungan dan selalu dikaitkan dengan mitos kemenangan dalam setiap penyelenggaran Pilkada.

“Kontrak politik dalam visi misi calon walikota. Ditambah kekompakan mesin politiknya ditambah lagi strategi berkampanye termasuk keuletan tim sukses merupakan bagian kemenangan calon Walikota Malang,” ungkap Yanas.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah soal modal politik masing masing calon Walikota Malang. Menurut Yanas, di Indonesia belum menggenal biaya politik murah.

Hampir semua kegiatan pesta demokrasi selalu dihargai dengan uang. Maka setiap calon Walikota Malang harus memiliki modal besar agar bisa memenangkan Pilkada Kota Malang.

“Untuk kampanye butuh biaya. Untuk menggerakan tim sukses butuh biaya. Untuk cetak stiker dan spanduk serta kaos butuh biaya. Untuk pasang iklan dimedia massa butuh biaya. Maka pesta demokrasi di Indonesia selalu memerlukan biaya besar,” jelas dia.

Kata Yanas, figur seorang walikota juga bagian penting untuk memenangkan Pilkada Kota Malang. “Peluang tiga calon Walikota Malang sama besarnya untuk memduduki jabatan Walikota Malang. Sekarang harus disiapkan strategi khusus agar masyarakat jatuh hati lalu mencoblosnya pada 26 Juni mendatang,” urainya. (man/yan)

Laman: 1 2