Demo Jaka Jatim Tuntut DPRD Pamekasan Hentikan Ludruk

Memontum Pamekasan – Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) korda Pamekasan menggelar demonstrasi, Senin (13/07/20). Mereka menuntut DPRD menghentikan ludruk politik yang dimainkan oknum legilatif.

Dalam aksinya, massa aksi menilai sudah berapa banyak drama politik yang dipentaskan oleh anggota DPRD dan Bupati Pamekasan. Antara lain, akhir tahun 2019 DPRD Pamekasan memboikot sidang paripurna tentang penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.

“Alasannya karena banyak program yang dianggap janggal. Namun, diam-diam drama politik itu berakhir begitu saja tanpa ada klimaksnya,” teriak korlap Aksi Musfiqul Khair.

Dalam orasinya, Musfiq menilai drama terus berlanjut pada Juni 2020. Pengadaan mobil sehat yang disimpan ditempat kontroversi di Gedung Kota Cinema Mall (KCM) Nyalaran. Drama itu berlanjut pada pengajuan hak interpelasi kepada Bupati Pamekasan karena pengadaanya dianggap seperti siluman.

“Recofusing APBD 2020 terkait Dana Covid-19 juga menjadi sasaran drama politik para lakon di gedung wakil rakyat dan Kantor Pemkab. Dana Rp 92 Miliar itu seperti hilang ditelan angin,” teriaknya.

Tidak berhenti disitu, drama interpelasi tercabik pada dua poros pansus. Pansus mobil sigap dan Dana Covid-19. Tapi, dua poros pansus itu hingga kini tidak kunjung ada hasilnya. Apalagi, interpelasi itu juga hilang ditelan stunami.

Terbaru, rakyat Pamekasan, kata Musfiq dipertontokan dengan pemalsuan tanda tangan oleh oknum anggota DPRD Pamekasan. Pemalsu proposal yang bertujuan untuk meraup keuntungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jatim sudah terjadi.

“Tapi, kenapa baru dalam minggu ini dibuat ramai?. Padahal, pemalsuan tandatangan itu sudah lama terjadi,” ujarnya.

Jaka Jatim, kata Musfiq, menuntut menghentikan drama politik yang hanya demi kepentingan politik tapi mengatasnamakan wakil rakayat. Kedua, Jakat Jatim meminta DPRD Pamekasan segera mengungkap dan menuntaskan pansus mobil sigap dan pansus covid-19.

“Jaka Jatim juga meminta DPRD Pamekasan secepatnya menetapkan jadwal interpelasi. Mengungkap identitas pelaku pemalsuan tandatangan dan menindak tegas sesuai kode etik,” pintanya

Orator aksi itu juga meminta kepada DPRD Pamekasan segera ambil langkah hukum untuk memberi sangsi pidana kepada pelaku pemalsuan. Apabila dalam jangka waktu 7×24 jam DPRD Pamekasan tidak mengambil langkah tegas Jaka Jatim akan melakukan demonstrasi lebih besar.

“Jika tidak memenuhi tuntutan Jaka Jatim, kami anggap gerakan DPRD Pamekasan kami anggap konspirasi dan mengelabuhi rakyat,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu anggota BK DPRD Pamekasan, Heriyanto mengatakan saat ini sejumlah tuntutan Jaka Jatim sudah memasuki proses kajian dan segera merealisasikan tuntutan massa aksi. Termasuk, didalamnya menindak tegas pelaku yang mencatut nama baik anggota dewan secara pribadi maupun kelembagaan.

“Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Jaka Jatim yang sudah mengawal persoalan ini. Apalagi ini demi menjaga martabat dan marwah DPRD,” kata politisi Partai Demokrat (PD) Pamekasan, yang menemui massa Jaka Jatim.

Selain itu, BK DPRD Pamekasan berkomitmen untuk melakukan proses terbaik dan profesional sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Selanjutnya kami akan melakukan berbagai tahapan sesuai tata tertib. Seperti memanggil pihak yang merasa tanda tangannya dipalsukan, termasuk perwakilan Bank Jatim,” janjinya

Anggota lainnya, Al-Anwari meminta semua pihak mengawasi persoalan demi persoalan yang menggelinding di DPRD Pamekasan. Tarmasuk, meminta masyarakat dan media berprasangka baik kepada legislatif.

“Semua sudah masuk pansus, termasuk inisitor hak interpelasi masuk pada yang dituntut,” paparnya.

Anwari meminta masyarakat untuk tidak berburuk sangka terkait terhentinya kasus demi kasus tersebut. Politisi PKS itu meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada BK DPRD Pamekasan untuk bekerja.

“Mohon tidak berburuk sangka dulu. Berikan kesempatan kepada BK untuk bekerja. Berikan Masing-masing anggota yang mewakili fraksi untuk bekerja,” paparnya.

Menurut agenda Hari rabu akan digelar sidang persana. Biasanya agendanya memanggil saksi pelapor. Lalu memanggil saksi fakta. Kalau terkait dengan bank jatim akan memanggil bank daerah tersebut.

“Lalu memanggil terlapor. Dan, konfrontasi dengan pihak-pihak terkait. Terkahir baru Paripurna yang mewakili 45 anggota DPRD,” ucapnya. (adi/yan)