Dibutuhkan Warga, DPRD Sidoarjo Dukung Pembangunan RSUD Barat

Memontum Sidoarjo — Sejumlah fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo mendukung sepenuhnya rencana Pemkab Sidoarjo untuk membangun RSUD untuk wilayah Sidoarjo Barat. Hanya saja, hingga kini sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo ini membutuhkan kejelasan skema dan sistem pembiayaan RSUD bertipe C itu.

Apalagi, pembangunan RSUD Barat itu sangat dibutuhkan warga Sidoarjo untuk wilayah Kecamatan Krian, Tarik, Taman, Prambon, dan Kecamatan Wonoayu. Selain itu, lahanya juga sudah siap untuk pembangunan RSUD baru itu.

Anggota Fraksi PKB, Damroni Chudori

“Sebenarnya kami semua sangat mendukung pembangunan RSUD itu. Karena RSUD Barat di wilayah Krian itu pada prinsipnya dibutuhkan warga Sidoarjo bagian barat. Hanya skema dan sistem pembiayaannya harus diperjelas jangan sampai merugikan Pemkab Sidoarjo,” terang Ketua Fraksi Bintang Persatuan, Hadi Subiyanto kepada Memo X, Senin (12/03/2018).

Menurut politisi Golkar ini pihaknya saat ini mengajak seluruh fraksi untuk mendorong tiga skema pembiayaan untuk menentukan skema mana yang terbaik. Bagi pria yang akrab dipanggil Hadi ini diluar skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ada skema pembiayaan dengan menggunakan dana APBD dan APBN. Skema menggunakan dana APBD dan APBM ini, rencananya Pemkab Sidoarjo yang mengelola RSUD itu.

“Pemkab Sidoarjo sangat mampu mengelola RSUD tipe C itu. Karena RSUD Sidoarjo dicatat sebagai Rumah Sakit pendidikan dan rujukan dari Rumah Sakit daerah lain. Dengan manajemen yang sudah berpengalaman, kami yakin Sidoarjo mampu mengelola RSUD tipe C di Krian itu,” imbuhnya.

Warga asal Tebel, Kecamatan Gedangan ini, Pemkab Sidoarjo sah-sah saja mengajukan skema KPBU. Namun hal itu bakal dianalisa dewan. Tetapi Pemkab Sidoarjo harus menyodorkan skema APBD dan APBN untuk dianalisa bersama-sama sebagai perbandingannya.

“Nah dari tiga skema itu yang paling baik yang digunakan. Kami tidak apriori dengan skema KPBU. Buktinya kami siap menerima konsep KPBU untuk dibahas bersama,” tegasnya.

Sementara itu anggota Fraksi PKB, Damroni Chudori meminta anggota DPRD Sidoarjo tidak apriori dengan skema KPBU dalam membangun RSUD Barat. Rencananya skema KPBU akan dibiayai dan dikelola swasta selama 10 tahun dengan biaya dari pihak swasta Rp 1,97 triliun.

“KPBU ini memberikan hak kepada swasta mengelola RSUD untuk membiayai fisik dan operasional.

Estimasi seluruh biaya yang sudah dihitung PT SMI (lembaga dibawah Kemenkeu) selaku lembaga penjamin. Investasi swasta ini akan dibayar Pemkab dengan mencicil selama 10 tahun,” katanya.

Menurut Damroni dewan masih bisa menghitung nilai pembiayaan berdasarkan analisa perhitungan sendiri. Baginya jika dewan menilai biaya yang ditawarkan PT SMI terlalu mahal, hal itu bisa dikurangi.

“Kami menyarankan dewan memiliki konsultan sendiri yang bisa menganalisa kebutuhan anggaran fisik dan operasional itu. Mari dianalisa bersama investasi swasta yang ditanam ke dalam proyek itu. Dewan bisa menolak angkanya kalau tidak sesuai perhitungan,” pintahnya.

Sementara itu pihaknya meminta Sekda Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Zaini bersikap terbuka terhadap anggota dewan. Sekda harus menjelaskan, Pemkab Sidoarjo sudah MOU dengan Kemenkeu untuk menjalankan skema KPBU untuk pembangunan RSUD Barat itu.

“Jangan ada yang disembunyikan. Sekda berkewajiban menjelaskan itu secara terbuka,” pungkasnya. (wan/yan)