Didik Rachbini : Pemerintah Harus Evaluasi Pengeluaran Konsumtif

Memontum Kota Malang – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Dr. Didik J. Rachbini, menyoroti kinerja pemerintah Indonesia berdasarkan kondisi perekonomian saat ini. Secara hukum ekonomi, menurut Didik, keseimbangan primer positif itu penerimaan APBN dikurangi pengeluaran tanpa hutang.

“Namun, pemerintah saat ini kebijakan terbalik, sehingga mengalami keseimbangan primer negatif, karena minus. Bahkan untuk membiayai dirinya sendiri sudah tidak mampu, apalagi untuk bayar hutang. Yang terjadi, karena penerimaan defisit, maka hutang lagi untuk bayar hutang,” ungkap Didik, kepada puluhan mahasiswa Pascasarjana UB, dalam Public Lecturers Series, di UB Coffee, Rabu (6/3/2019).

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia ini mengatakan kebijakan pemerintah jarang dikritik publik karena dianggap tabu. Padahal APBN kondisinya kritis.

“Solusinya jangan defisit. Artinya penerimaan dalam negeri harus ditambah, pengeluaran dikurangi atau efisiensi. Rincian pengeluaran itu ada ratusan ribu item, silakan DPR dan pihak terkait mengevaluasi semua sektor. Kecuali yang prioritas. Seperti pengeluaran rapat, kunjungan kerja kedinasan, dan lainnya yang konsumtif, itu bisa dievaluasi. Kalau yang produktif dan efektif, lanjutkan, seperti sekolah vokasi,” usul mantan anggota DPR RI masa bakti 2004-2009 ini.

Ketua Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini menambahkan ketimpangan di desa justru terlihat meningkat. Dengan pelaksanaan proyek di daerah, namun dananya di pusat, menjadikan rawan penyalahgunaan.

Laman: 1 2