DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Istimewa

Memontum Banyuwangi – Setelah, menggelar paripurna pembahasan KUA-PPAS, DPRD Banyuwangi, kembali menggelar Paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam rangka memperingati HUT RI ke 73 serta penyampaian rancangan Undang-Undang (RUU) terang APBN tahun Anggaran 2019, bertempat di ruang VIP DPRD Banyuwangi, Kamis, (16/8/2018) siang.

Paripurna istimewa dipimpin langsung ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, dan di ikuti seluruh pimpinan DPRD, yakni Joni Subagyo, Ismoko dan Yuseini serta dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Sekretaris Daerah Djajat Sudrajat, dan dihadiri Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah serta Kepala Desa (Kades) se-Jatim Banyuwangi.

Dalam sambutannya, I Made Cahyana Negara mengatakan, Rapat istimewa ini sangat penting , dan menjadi agenda nasional, maka sangat wajib untuk dilaksanakan. Menurutnya agenda tahunan, setiap tanggal 16 Agustus, Presiden RI menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka menyambut HUT RI.

“Ini memontum yang sangat penting, karena setiap tanggal 16 Agustus, mendengarkan pidato kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden RI dalam rangka memperingati HUT RI,”kata Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara.

Saat Presiden RI Joko Widodo berpidato, anggota DPRD Banyuwangi berserta seluruh peserta Paripurna istimewa tampak khusuk mendengarnya. Dalam pidato tersebut, Presiden mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, menjadikan peringatan HUT Kemerdekaan dijadikan memontum untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan.

Dalam pidatonya, Joko Widodo menegaskan semangat persatuan yang dipercikan para pejuang kemerdekaan harus terus digelorakan. Presiden Joko Widodo mengakui jika Perjuangan mempertahankan persatuan penuh tantangan dan rintangan. Maka dari itu dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan yang sudah terpelihara ini.

Disamping itu, Presiden RI juga menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2019, dalam hal ini, orang nomor satu di Indonesia ini memaparkan defisit APBN akan diturunkan menjadi 1,84 persen pada tahun 2019, atau lebih rendah dibandingkan dengan 2,12 persen pada tahun 2018 atau 2,59 persen di 2015.

Pada tahun 2019 Pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (ras/yan)