Hadiri Workshop Guru TK dan SD, Bupati Situbondo Uraikan Alasan Tidak Adanya Perekrutan PPPK

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menghadiri Workshop Pembelajaran Diferensiasi dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Terintegrasi dengan PJBL-STEM berbasis Artificial Intellegence di Gedung Cendekia PGRI Situbondo, Selasa (22/08/2023) tadi. Dalam pelaksanaan yang diikuti sekitar 850 guru TK dan SD, bupati menyampaikan alasannya mengenai tidak adanya perekrutmen PPPK dan CPNS tahun 2023.

Bupati menjabarkan, bahwa salah satu aturan pusat yakni mengenai UU nomor 1 tahun 2020. Yaitu, daerah boleh mengambil PPPK dan ASN asal belanja pegawainya di luar tunjangan guru, itu tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara di Pemkab Situbondo tahun 2023, untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru, mencapai 31,7 persen. Ini artinya, tahun 2023 pihaknya tidak bisa merekrut PPPK atau pun ASN.

Sementara tahun 2024, paparnya, diperkirakan juga masih tidak bisa melakukan rekrutmen PPPK dan ASN. Kendati demikian, anggaran belanja pegawai turun menjadi 30,79 persen.

“Tapi dengan pengumuman presiden, bahwa gaji pegawai naik 8 persen, maka tahun 2024 belanja pegawai naik jadi 32,72 persen,” ungkapnya.

Baca Juga :

Bung Karna menerangkan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih memikirkan cara untuk memenuhi rencana kenaikan gaji pada tahun 2024. Nilainya, yakni sekitar Rp 39 miliar. Rencana-rencana yang sedang dipikirkan, diantaranya yaitu mengambil anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 10 miliar. Kemudian, akan mengambil dari OPD, namun pihaknya tidak sampai hati.

Bahkan kemungkinan juga, ujar Bupati Karna, gaji seluruh ASN akan dikurangi Rp 20 miliar. Dan, akan dianggarkan di PAK. “Ini bagai buah simalakama. Jadi kita tidak aman digaji Rp 20 miliar dan belum kita anggarkan Rp 9 miliar di OPD-OPD yang akan kita potong semuanya,” tambah Bung Karna.

Dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Karenanya, mengenai kondisi atau kritik, boleh disampaikan. (her/gie)