Jaga Persatuan dan Kesatuan, Rektor Unida Ajak Kampus PTS di Jatim Netral dalam Pilpres 2024

Memontum Kota Malang – Rektor Wisnu Wardhana (Unida) Malang, Suko Wiyono, mengajak seluruh pihak kampus untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam Pemilu 2024. Disampaikan profesor yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jatim ini, bahwa pihaknya tidak akan mengajak PTS di Jatim untuk memilih Paslon Capres maupun Cawapres tertentu, pada Pilpres 2024.

Hal itu, disampaikan Prof Suko Wiyono, karena PTS di Jatim yang jumlahnya 253 PTS, memiliki Badan Penyelenggara yang visi dan misinya berbeda antara PTS yang satu dengan yang lain. Sehingga, banyak kemungkinan antara pengelola PTS yang satu berbeda pilihan dengan PTS yang lain.

“Kami mengimbau agar pimpinan PTS di Jatim, tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meski harus berbeda pilihan dan juga beda pendapat dalam Pilpres. Pimpinan PTS harus memberi teladan kepada segenap warga masyarakat bangsa dan negara, untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Tidak melanggar etika juga tidak melanggar peraturan-perundang undangan yang berlaku,” tegas Prof Suko, Senin (05/02/2024) tadi.

Baca juga:

Dirinya juga berharap, netralitas tidak hanya dilakukan oleh pimpinan PTS  saja. Melainkan, juga dilakukan oleh semua yang diberi amanah untuk memimpin bangsa.

“Di semua lini dan lapisan dari level tertinggi presiden sampai lapisan yang paling bawah. Ini adalah tugas kita bersama,” sambung Profesor Suko. 

Masih menurut Prof Suko, bahwa dalam memberikan masukan kepada calon pimpinan, dirinya juga tegas mengajak seluruh warga bangsa untuk selalu berpegang pada kultur ataupun budaya bangsa. “Jangan sampai narasi-narasi yang kita sampaikan bisa membuat ketersinggungan orang ataupun pihak lain,” tambahnya.

Prof Suko menegaskan, setiap orang memiliki hak demokrasi tanpa terkecuali. Karena, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa terkecuali. Hal ini, sudah dijamin dalam UUD 1945.

“Silakan menggunakan haknya, tapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami mengimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok, golongan tertentu,” terangnya.

Dirinya berpesan, agar seluruh komponen bangsa hingga aparatur negara untuk tidak menyakiti hati masyarakat. “Harus hati-hati dalam menyampaikan narasi. Apalagi di masa Pemilu ini. Karena, perlu pendekatan kultural kepada siapapun. Tidak boleh main kasar dan harus merangkul serta menyentuh semua golongan dengan baik,” tambahnya. (hms/gie)