Kapasitas ICU untuk Pasien Covid Masuk Kategori Darurat, Pemkot Malang Akan Bangun Sentra ICU

Memontum Kota Malang – Bed Occupancy Ratio (BOR) di sejumlah Rumah Sakit (RS) rujukan tak hanya ditempati oleh warga asli Kota Malang. Namun, pasien dari luar kota, pun turut menempati RS rujukan.

Wali Kota Malang, Sutiaji, merespon hal itu mengatakan, bahwa kapasitas ICU untuk pasien Covid-19 dalam ketegori darurat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana untuk membuat sentra ICU bagi pasien Covid-19.

Baca juga:

• Lihat Konser Pembuka Jombang Fest 2024, Seorang Perempuan Terkena Ledakan Petasan
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Tingkatkan Kamseltibcar Lantas, Polres Trenggalek Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Semeru 2024

“Sebenarnya, yang darurat itu bukan BOR ruang isolasi. Melainkan, ICU nya. Seperti di RS Lapangan di RST Dr Soepraoen, masih belum terisi karena menunggu pasien bergeser dari ICU,” ujar Wali Kota saat ditemui di Balai Kota, Senin (19/07) tadi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, sebanyak 50 bed akan disiapkan untuk sentra ICU yang berlokasi di RSUD Kota Malang. “Kami rencanakan 50 sampai 70 bed untuk ICU, sudah ditata oleh Direktur RSUD Kota Malang. Akan sesegera mungkin juga bekerjasama dengan stake holder terkait supaya cepat antisipasi apa saja yang diperlukan,” sambungnya.

Tidak hanya itu, pemilik kursi N1 tersebut juga mencanangkan alternatif kedua. Yakni pengadaan tabung oksigen untuk pasien yang menjalani isolasi mandiri (Isoman)

“Ini menyongsong apa yang disampaikan oleh ibu Gubernur Jatim bahwa ada pengisian tabung oksigen gratis. Kita juga akan pengadaan tabung oksigen gratis, informasinya Rp 2.8 juta pertabung,” terang Sutiaji.

Dengan adanya tabung oksigen gratis dari Pemkot Malang, diharapkan bisa mensupply masyarakat yang isoman. Sehingga kemandiriannya bisa terjaga dan tidak bergantung pada fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) yang saat ini sudah overload.

“Nanti siapa saja isoman yang bisa mendapatkan tabung oksigen yang menentukan adalah pihak Puskesmas. Sesegera mungkin kita laksanakan,” terang Politisi Partai Demokrat itu. (hms/mus/ed2)