Ketua DPD Golkar Perintahkan FPG Klarifikasi Sumber Dana Plesir Pejabat

Memontum Gresik- Ketua DPD Golkar Gresik H Ahmad Nurhamim menyatakan, pihaknya meminta kepada wakilnya di DPRD untuk membuat forum klarifikasi terkait plesiran berjamaah pejabat Pemkab Gresik ke Malaysia. “Saya sudah perintahkan Fraksi Golkar untuk membuat forum klarifikasi terkait liburan para pejabat yang ke Malaysia. Karena beritanya viral di medsos,” kata Nurhamim, Minggu (19/11).

Dikatakan Nurhamim, saat ini memang banyak konstituen yang menanyakan soal anggaran untuk berangkat ke Malaysia. Kalau memang itu adalah uang pribadi tidak jadi persoalan. “Memang percaya atau tidak percaya soal uang pribadi yang digunakan itu repot. Harus dibuktikan, karenanya untuk menjawab pertanyaan masyarakat kita sudah memerintahkan Fraksi Golkar untuk membuat forum klarifikasi,” jelasnya.

Namun imbuh Nurhamim, jika memang menggunakan anggaran APBD maka akan berimplikasi luas. “Saya yakin jika menggunakan anggaran APBD pasti akan ada temuan,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota FPG DPRD Gresik Wongso Negoro menilai lawatan Bupati dan Wabup Gresik Sambari Halim Radianto ke Malaysia bersama 119 rombongan, mulai pejabat eselon II,III, IV, staf (PNS) dan pejabat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di lingkup Pemkab Gresik dinilai tidak penting dan tidak elok karena di saat kondisi masyarakat sedang prihatin. “Ini pemborosan, terlepas menggunakan uang pribadi atu APBD. Tapi, saya 100 persen tak yakin menggunakan dana pribadi. Mengapa saya ragu pakai uang pribadi, karena rombongan banyak PNS staf. Tak mungkin mereka mampu membayar minim Rp 5,5 juta,” kata Wongso, Minggu (19/11).

Kalau benar kepergian 120 pejabat Pemkab Gresik bersama staf itu pakai uang pribadi dan setiap orang ditarik Rp 5,5 juta, maka sedikitnya ada uang terkumpul Rp 660 juta.” Itu uang tak sedikit, ” ungkap politisi Golkar asal Menganti ini. “Saya tak yakin seorang staf mampu bayar. Makanya, jelas ada yang disembunyikan soal anggarannya. Apalagi, Kepala BKD (M.Nadlif) saya dengar selalu menghindar ketika ditanya wartawan. Ada apa ini,” cetusnya.

Dia mengaku sangat menyayangkan kepergian Bupati bersama ratusan rombongan hanya sekadar gathering dan ketemu warga Bawean yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia. Sebab, saat ini kondisi keuangan Gresik (APBD) sangat memprihatinkan. Defisit PAD (pendapatan asli daerah) sangat besar. “Sehingga, banyak pengeprasan kegiatan disana sini. Ini yang menjadi keprihatinan kita saat ini, sebab banyak kebutuhan masyarakat tak bisa kami penuhi karena terbentur anggaran,” beber anggota Komisi I DPRD Gresik ini.

Menurutnya, kepergian Bupati bersama rombongan ke Malaysia sangat tidak urgent. Sebab, sifatnya hanya gathering dan temu kangen dengan warga Bawean yang menjadi TKI. Seharusnya, tambah Wongso, kalau Bupati ingin memenuhi undangan TKI Bawean cukup berangkat sendiri dengan Wabup dan OPD terkait. Tidak perlu ajak OPD lain tak terkait. “Terus hubungan BKD, DPM PTSP, Diskop, DPU TR, BPBD, Dinkes, Dispendik, Disbudpar, Dispora, camat, kabag dan OPD lain itu apa?. Sangat tidak elok,” jlentrehnya. “Kemudian, sejumlah pejabat BUMD ikut juga itu apa kepentingannya. Dirut RSUD Ibnu Sina misalnya tiga hari meninggalkan kewajiban hanya gara-gara ikut lawatan yang tak ada hubungannya dengan RSUD,” katanya.

Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, pihaknya menganggap serius masalah ini. Untuk itu, dia akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi I (Suparno Diantoro) untuk agendakan panggil pihak-pihak terkait. “Saya minta Kepala BKD bertanggunjawab. Kami juga akan tanyakan kepergian rombongan Bupati sudah ada izin Mendagri dan Gubernur atau tidak,” pungkasnya. (sgg/ono)