Ketua Komisi B DPRD Lumajang Dorong Pemerintah Penuhi Ketersediaan Pupuk

Memontum Lumajang – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, Abdul Rahman Shaleh, meminta kepada petani untuk bersabar dan tidak patah semangat terkait kurangnya kuota ketersediaan pupuk subsidi sekarang ini. Menurutnya, petani adalah pejuang ketahanan pangan dan sudah seharusnya pemerintah memberikan solusi atas kondisi yang ada.

“Harapan saya pemerintah harus memberikan solusi dan masyarakat tidak menyerah dengan keadaan ini. Kita harus tetap menjadi petani yang inovatif, yang artinya banyak cara inovasi, semisal dengan menggunakan pupuk organik. Sekali lagi para petani harus terus semangat, petani jangan pasrah dengan keadaan. Kita harus melawan keadaan itu, sehingga kita tetap menjadi pejuang ketahanan pangan,” kata Rahman kepada Memontum.com, Selasa (14/03/2023) tadi.

Rahman menambahkan, ketersediaan Saprodi (Sarana Produksi) juga harus menjadi salah satu perhatian dinas terkait, untuk meningkatkan produksi pertanian. Karena itu, penertiban RDKK sebagai salah satu faktor penunjang ketersediaan kuota pupuk bersubsidi, harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah.

“Karena di bawah masih banyak masyarakat petani yang telah diajukan oleh kelompok tani ke sistem, ternyata banyak yang tidak masuk di sistem. Sehingga, banyak petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi. Ini juga harus menjadi perhatian khusus terkait sistem ini. Terkait gagalnya kelompok tani memasukkan data para petani melalui sistem yang susah masuk di server, itu diketahui misalnya saat Oktober 2022 kita memasukkan ke server dan ternyata di tahun 2023 baru diketahui. Kalau tidak masuk di sistem, sehingga kesempatan petani dalam satu tahun itu tidak mendapat jatah pupuk subsidi,” ujarnya.

Baca juga:

• Miliki Dua Kecamatan Penopang Produksi Cabai, Dispangtan Kota Malang Berharap Mampu Bantu Tekan Inflasi
• Laka Beruntun Libatkan Tiga Kendaraan di Jalan Nasional Trenggalek-Tulungagung, Satu Orang Meninggal
• Pemkab Lamongan untuk Kali Keenam Raih Predikat A SAKIP
• Kota Batu Siapkan Dua Rumah Sakit untuk Antisipasi Caleg Alami Depresi
• IPM Naik di Angka 1,20 Persen, Kota Batu Targetkan Status Sangat Tinggi di IPM Tahun 2024

Politisi PKB itu mengungkapkan, memang keluhan ini tidak hanya terjadi di Lumajang. Namun, wilayah lain juga mengeluhkan hal yang sama.

“Jadi, ketika kita bersama-sama memberi masukan kepada pemerintah kabupaten sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat petani, sehingga ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan terkait kebutuhan pupuk. Saya sendiri, yang berlatar belakang seorang petani, tahu betul apa yang menjadi keluhan masyarakat kita,” tuturnya.

Kita semua berharap, tambahnya, distribusi pupuk bisa tepat sasaran dan semakin memudahkan pemerintah untuk efektif dan efisien dalam penyaluran pupuk subsidi. Sehingga, bagaimana pemerintah mensinkronkan kondisi ini dengan berbagai kajian untuk mendukung peningkatan produksi pangan yang berujung memberi kontribusi pada ketahanan pangan. “Yang jelas pupuk subsidi itu jangan kurang. Yang kedua, pada saat dibutuhkan ada barangnya di masyarakat,” imbuhnya.

Poin utamanya, kata Rahman, adalah bagaimana petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dan pihaknya berharap bahwa kebijakan yang ada bisa disempurnakan ke depannya. “Karenanya, saya dari dewan akan terus mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga, persoalan pupuk bisa terurai,” tambahnya. (adi/sit)