Komisi IV DPR RI dan KKP Serahkan Pinjaman Modal Kerja pada Nelayan

Memontum Probolinggo – Untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan nelayan, Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka bakti nelayan di Kabupaten/Kota Probolinggo, Selasa (27/04).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Yuliadi, dan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Ibrahim, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Dedy Isfandi.

Baca juga:

• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan

Dalam kesempatan tersebut diserahkan bantuan 1000 paket sembako bakti nelayan di Kabupaten/Kota Probolinggo. Bantuan tersebut secara simbolis diterima oleh 6 (enam) orang. Bantuan selanjutnya berupa pinjaman modal kerja dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Untuk bantuan permodalan dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan diterima oleh dua orang. Yaitu, bantuan modal sebesar Rp. 1 juta disalurkan kepada pelaku usaha perikanan Kabupaten Probolinggo Muhdor dan bantuan modal sebesar Rp. 200 juta disalurkan kepada pelaku usaha perikanan, Anis Farida di Kota Probolinggo.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap para nelayan, tentunya Dirjen Tangkap akan dikroscek karena bersentuhan langsung kepada rakyat manakala ada kebijakan.

“Sarana dan prasarana salah satunya adalah kapal kecil bagi nelayan nantinya menjadikan sebuah program dan kebijakan dari pemerintah pusat melalui APBN 2022. Dalam pertemuan melalui kegiatan kunjungan kerja ini sebagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat ke depannya,” katanya.

Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Yuliadi, menyampaikan dengan program kerja Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sekaligus bantuan ini dapat bermanfaat dan mendukung para nelayan dalam hal produksi ikan. “Dengan adanya kerjasama yang baik, tentunya hasil perikanan di Probolinggo semakin meningkat,” ungkapnya. (geo/ed2)