Kota Malang Masuk Daftar Empat Tertinggi Jumlah Aset Pemda Tersertifikat Se-Jatim

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, hadiri Koordinasi Percepatan Sertifikasi dan Pengamanan Aset Pemda di Seluruh Wilayah Jawa Timur dengan KPK RI secara virtual, Kamis (05/08). Bertempat di Ngalam Command Center (NCC) Balaikota, Wali Kota Sutiaji didampingi Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, Subhan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melaporkan jumlah data aset tersertifikat Pemda per 31 Juli 2021 adalah 123, sedangkan untuk tersertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 107.

Baca Juga:

• Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Buring, Penataan Parkir Jadi Evaluasi Dishub Kota Malang
• Pembentukan Pimpinan DPRD Kota Malang, Baru Satu Parpol Pastikan Nama
• Implementasikan Program Pengelolaan Sampah LSDP, Kota Malang Diusulkan Anggaran Rp 187 Miliar

“Dan ada 411 sedang dalam proses, targetnya Oktober terselesaikan,” kata Wali Kota Sutiaji.

Selain itu data per 31 Des 2020, terdapat 8.200 aset Pemkot Malang, sedangkan 7.181 di antaranya belum tersertifikasi.

“Dari kita sudah diproyeksikan dan sudah dianggarkan. Target kita habis di tahun 2023, karena secara keselurhan ploting sudah sepakat. Tinggal proses selanjutnya,” imbuh Sutiaji.

Untuk tahun 2021 sendiri, lebih dari 1.000 aset yang akan dikebut untuk proses sertifikasinya.

“Target mestinya lebih dari 2.500 an, tapi mudah-mudahan terpenuhi,” sambungnya.

Selain itu berkat capaian lebih dari 100 aset yang tersertifikat, Kota Malang masuk dalam kota/kabupaten yang mendapat apresiasi KPK.

“Alhamdulilah kita masuk kota yang disebut tertinggi. Di Jatim ada 4, Surabaya, Probolinggo, Mojokerto, dan Kota Malang. Kita sudah selesai 123, diatas 100, sedangkan lainnya ada yang masih 0,” urai Sutiaji.

Menurut orang nomor satu di Kota Malang itu, capaian keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerjasama dan kebersamaan.

“Selain itu memang karena tim ukur dari BPN terbatas, jadi kami bentuk tim khusus, terdiri dari BPKAD dan kantor pertanahan. Sudah ada pendampingan dan pelatihan untuk mengukur dan sebagainya,” tegas Sutiaji. Dari terbentuknya tim khusus ini, aset Pemkot Malang mampu terdaftar banyak. (hms/mus/ed2)