Kota Malang Raih Terbaik II, Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Memontum Kota Malang—-Predikat Terbaik ke 2 tingkat Jawa Timur diraih Kota Malang, dalam penghargaan (Perencanaan) Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan diterima Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di gedung Grand City Covention and Exhibition Surabaya (9/4/2019).

“Penghargaan ini patut kita syukuri, karena dari informasi yang didapat, ini baru pertama untuk Kota Malang yang meraih penghargaan di bidang perencanaan pembangunan. Tentu menjadi starting poin yang baik untuk melangkah lebih maju dan lebih produktif. Yang pasti harus dijadikan motivasi untuk membawa Kota Malang makin baik. Karena model-model perencanaan secara tematik yang kemarin digawangi Barenlitbang Kota Malang, mendapat apresiasi yang positif,” ujar Wawali Sofyan Edi, disela giat Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, bersama pimpinan daerah lainnya, yang turut mendapatkan penghargaan. (ist)

Dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, terpilih untuk penghargaan PPD kategori Kota Terbaik I Kota Kediri, Terbaik II Kota Malang, Harapan Terbaik I Kota Blitar. Untuk kategori kabupaten, Terbaik I Kabupaten Bondowoso, Terbaik II Kabupaten Sampang, Terbaik III Kabupaten Situbondo, Harapan I Kabupaten Trenggalek, Harapan II Kabupaten Ngawi, dan Harapan III Kabupaten Ponorogo.

Gubernur Jatim, Khofifah, menginfokan strategi quadro helix sebagai strategi penguatan pembangunan di Jawa Timur. “Partisipatori, kolaborasi, kerja bersama dan gotong royong, menjadi pondasi strategis pembangunan di Jawa Timur. Karenanya sinergi antara birokrasi, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat, menjadi poin penting, “tegas Khofifah.

Kepada walikota/bupati se Jatim, Khofifah juga menginfokan dan mengingatkan bahwa ketimpangan perekonomian antara kota dan desa masih tinggi. Itu terpotret dari angka kemiskinan desa sebesar 15,21 persen dan angka kemiskinan kota sebesar 6,97 persen. Secara akumulatif kemiskinan di Jatim sebesar 10,85 persen. “Yang unik justru rasio gini desa lebih rendah dibandingkan kota, yang artinya gap ekonomi di desa tidak selebar di kota,” imbuh Khofifah.

Belum meratanya gerak pembangunan, dipotret pula oleh gubernur dari PDRB Jatim yang masih hanya ditopang 8 daerah di Jatim, yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Pasuruan dan Kota Kediri. Pekerjaan rumah lainnya adalah rata rata lama sekolah (masih 7,3 tahun) di Jatim masih dibawah angka harapan sekolah (13 tahun). “Itu artinya angka putus sekolah masih tinggi. Ini pula yang menjadikan IPM Jatim terendah di Jawa, dan masih urutan ke – 15 se-Indonesia,” ungkap Khofifah.

Jatim penuh potensi, tapi kenapa tidak bisa berlari cepat (speed pertumbuhannya), ini bisa jadi karena kota/kabupaten belum berakselerasi dalam geraknya. Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo juga menekankan evaluasi APBD untuk mendorong percepatan pembangunan. “Secara umum saya ingin kritisi, bahwa APBD masih belum sepenuhnya berbasis kinerja, tapi masih “berbaju kinerja”. Ini saya cermati, karena diamanati oleh Menkeu untuk memonitor. Analisa itu setelah mengevaluasi masih banyak penumpukan belanja barang, belanja pemeliharaan dan operasional yang nggak efektif, serta terlalu banyak pos-pos honor,” tukas Wamenkeu Mardiasmo.

Secara khusus Mardiasmo juga menyarankan agar daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten), memiliki fokus garapan per tahun anggarannya. Jangan terlalu banyak yang disasar, fokus satu dan tuntas. (adn/yan)