Lamban, Pembagian Sembako Senilai Rp 150.000, 4 Kecamatan Belum Didistribusikan

Memontum Sidoarjo – Pembagian dan distribusi paket sembako Bantuan Sosial (Bansos) kepada 135.572 penerima jaring pengaman sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian Sosial berjalan lamban. Sembako senilai Rp 150.000 yang seharusnya sudah diterima warga terdampak Covid-19 sebelum pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga kini masih tersisa 4 kecamatan belum dibagikan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Dr Tirto Adi mengakui keterlambatan pembagian itu. Bahkan pihaknya mengakui sebenarnya target pembagian paket sembako itu selesai 25 April 2020 kemarin. Prakteknya sampai saat ini masih belum tersalurkan secara keseluruhan.

LAMBAT – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Dr Tirto Adi mengakui pembagian paket sembako untuk warga terdampak Covid-19 masih sisa 4 kecamatan saat hearing bersama Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo, Selasa (28/04/2020) sore

“Sampai hari ini, masih 14 kecamatan yang sudah tersalurkan. Sisanya tinggal 4 kecamatan yang belum selesai. Insyaallah 30 April besok sudah tersalurkan semuanya,” terangnya seusai rapat dengan Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo di ruang rapat Paripurna, Selasa (28/4/2020) sore.

Lebih jauh, Tirto yang juga mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo ini menjelaskan keterlambatan penyaluran paket sembako ini disebabkan karena dalam memutuskan pemberian sembako waktunya relatif singkat. Selain itu, sasaran keluarga penerimanya juga tergolong banyak.

“Pokoknya sembako itu, pembagiannya akan selesai 30 April sudah terdistribusikan semua. Karena memang pakai jasa rekanan,” imbuhnya.

Saat ditanya soal rencana pemberian bantuan tahap kedua, bakal menggunakan non tunai atau melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai rekomendasi Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo atau tetap diberikan berupa sembako Tirto belum bisa memastikannya.

“Kami akan memperhatikan rekomendasi Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo yang menginginkan basos tahap kedua disalurkan dengan skema BLT. Tapi, rekomandasi Panja ini nanti masih bakal dirapatkan dengan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dulu. Keputusan gugus tugas seperti apa, itu yang akan kami direalisasikan,” tegasnya.

Selain itu, Tirto yang baru menjabat beberapa hari sebagai Kepala Dinsos Pemkab Sidoarjo ini memaparkan untuk data penerima bantuan jaring pengamanan sosial 24.000 lebih sudah pasti akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan data baru 20.000 lebih masih tahap proses verifikasi dan validasi di Kemensos RI.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terselesaikan. Kalau bantuan dari APBD yang kemrain itu Rp 150.000 dalam berbentuk sembako itu,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori meminta agar batuan tahap kedua diberikan dalam bentuk BLT. Menurutnya bantuan dalam BLT ini dapat memangkas biaya operasional sekaligus mengurangi biaya laba dari rekanan pengadaan sembako. Bahkan dinilai dapat menghidupkan perekonomian di tingkat desa dan warga sekitar penerima bantuan Covid-19 itu.

“Sesuai rekomendasi, untuk bantuan tahap kedua kami minta untuk diberikan dengan skema BLT. Agar prosesnya cepat dan tidak banyak memakan biaya operasional. Tapi wajib diawasi Babinsa dan Babinkamtibmas serta perangkat desa agar bantuan ini tepat sasaran,” tandasnya. Wan/yan