Lumajang Masuk 15 Nominator Peraih Anugerah Tinarbuka 2023

Memontum Lumajang – Kabupaten Lumajang menjadi satu-satunya kota/kabupaten di Jawa Timur, yang masuk dalam 15 nominator peraih Anugerah Tinarbuka tahun 2023, yang digelar Komisi Informasi Pusat.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, pun hadir dalam Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka 2023, yang bertempat di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (28/03/2023) tadi. Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, Mustaqim.

Dirinya yang juga hadir mendampingi Bupati Lumajang, mengatakan bahwa Anugerah Tinarbuka merupakan sebuah kompetisi penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Kompetisi ini, dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional 2023.

Baca juga :

• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan

Ditambahkannya, salah satu tujuan Anugerah Tinarbuka 2023, adalah untuk menilai visi dan komitmen kepala daerah dalam menjalankan amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. “Dalam ujian ini, Bupati Lumajang memaparkan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui sejumlah kanal yang dikelola oleh Pemkab Lumajang. Sehingga, masyarakat dapat berperan dalam membangun daerah,” ujarnya.

Adapun para dewan juri, ujarnya, diantaranya, Resty Adelia perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Benni Irwan selaku Plh Sekretaris Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri, Giyatno perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Gede Narayana selaku Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat dan Rospita Vicy Paulin yang juga selaku Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat. (pro/adi/gie)